Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Pemerintah, Tim Ekonomi Gerindra Bantah Anti-infrastruktur

Kompas.com - 13/09/2018, 16:20 WIB
Ridwan Aji Pitoko,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Ekonomi Gerindra mengkritik kebijakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun ke belakang. Pemerintah dianggap tidak melakukan penghitungan akurat terkait pembangunan infrastruktur tersebut.

"Yang kami coba ingatkan ke pemerintah itu adalah pemerintah tidak punya hitungan investasi yang optimum untuk infrastruktur itu berapa, terutama berapa persen dari PDB atau berapa persen dari APBN dan sebagainya," kata Harryadin Mahardika dari Tim Ekonomi Gerindra, kepada Kompas.com, di Sekretariat Iluni UI, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah dianggap Harryadin telah melewati titik optimalnya.

Hal itu kemudian berimbas pada penurunan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan PDB Indonesia.

Baca juga: Kerja Jokowi Bangun Infrastruktur dan Sorotan Kinerja Para Pelaksana

"Jadi yang dituju adalah asal banyak membangun, mengejar ketertinggalan tanpa kemudian menghitung titik optimalnya. Kenapa? karena kita melihat terlalu berelebihannya fokus pada infrasruktur ini trade off-nya adalah sektor-sektor lain itu sedikit dilupakan," jelas Harryadin.

Harryadin menyebutkan, indikasi terabaikannya sektor lain itu terlihat dari tingginya presentase Incremental Core Output Ratio (ICOR) terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut dia, untuk menumbuhkan satu persen perekonomian, dengan kondisi saat ini Indonesia membutuhkan 6,4 persen investasi dari PDB. Angka tersebut termasuk mahal jika dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang ICOR-nya hanya tiga persen.

"Ini salah satunya terjadi karena kami melihat terlalu berlebihannya investasi di infrastruktur. ICOR ini sudah bertambah cukup signifikan dalam empat tahun ini. Jadi lima tahun lalu ICOR kita masih di kisaran lima persen dan sekarang 6,4 persen. Semakin tinggi ICOR maka semakin jelek, semakin mahal untuk bisa tumbuh satu persen perekonomian," kata Harryadin.

Namun demikian, Harryadin membantah jika pihaknya anti terhadap pembangunan infrastruktur. Oposisi kata dia, sama mendukungnya pembangunan infrastruktur tersebut.

"Ya yang perlu digarisbawahi adalah kami tidak anti infrastruktur, itu yang perlu diklarifikasi karena selama ini kami Gerindra atau opisisi seolah-olah anti infrastruktur, jadi memang kami melihat infrastruktur itu penting, harus diakui bahwa infrasruktur itu penting untuk mengejar ketinggalan, tetapi ya itu tadi harus dilihat nilai optimumnya," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Temui Pemda Klungkung, Kemenkop UKM Pastikan Tak Ada Pembatasan Jam Operasional Warung Kelontong

Whats New
Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Dongkrak Transaksi Nontunai, Bank DKI Gandeng Komunitas Mini 4WD

Whats New
Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Apakah Gopay Bisa Tarik Tunai?

Earn Smart
Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Limit Tarik Tunai BRI Simpedes dan BritAma di ATM

Earn Smart
Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BNI via HP Antiribet

Earn Smart
Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Apakah DANA Bisa Tarik Tunai? Bisa Pakai 5 Cara Ini

Whats New
OJK Terbitkan Aturan 'Short Selling', Simak 8 Pokok Pengaturannya

OJK Terbitkan Aturan "Short Selling", Simak 8 Pokok Pengaturannya

Whats New
2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

2 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu Mandiri di ATM Pakai HP

Earn Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu ATM BCA Modal HP

Spend Smart
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tetap di Atas 5 Persen

Whats New
Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Pada Pertemuan Bilateral di Kementan, Indonesia dan Ukraina Sepakati Kerja Sama Bidang Pertanian

Whats New
Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Semakin Mudah dan Praktis, Bayar PKB dan Iuran Wajib Kini Bisa lewat Bank Mandiri

Whats New
Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Ketidakpastian Global Meningkat, Sri Mulyani: Sistem Keuangan RI Masih dalam Kondisi Terjaga

Whats New
Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintah Anda

Pesan Luhut ke Prabowo: Jangan Bawa Orang-orang "Toxic" ke Dalam Pemerintah Anda

Whats New
Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke 'Jastiper'

Barang Bawaan Pribadi dari Luar Negeri Tak Lagi Dibatasi, Ini Pesan Bea Cukai ke "Jastiper"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com