Sri Mulyani: Banyak Laporan Keuangan Daerah WTP, tapi Kepala Daerahnya Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit laporan keuangan mereka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kenyataannya, meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.

"Banyak di daerah yang dapat WTP, tapi korupsinya tetap jalan," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018 di Kementerian Keuangan, Kamis (20/9/2018).

Sri Mulyani menjelaskan, masih banyak kementerian/lembaga serta pemda yang setelah dapat WTP merasa itu sudah cukup. Padahal, predikat WTP bukanlah tujuan akhir.

Jika laporan keuangan kementerian/lembaga atau pemda meraih predikat WTP, mereka harus mengevaluasi kembali apa-apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran. Evaluasi bisa menyasar pada aspek perencanaan kegiatan hingga pengambilan keputusan-keputusan strategis.

"Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat untuk feed back membuat perencanaan yang lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik," tutur Sri Mulyani.

Menurur Sri Mulyani, jika setiap kementerian/lembaga dapat menggunakan anggaran secara efektif, pelaksanaan APBN pun akan jadi jauh lebih baik yang pada akhirnya menguatkan pertumbuhan ekonomi. Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dilakukan, khususnya dari temuan-temuan BPK terhadap laporan keuangan yang telah diaudit.

"Temuannya itu misalnya pencatatan aset yang tidak tertib. Lalu saat membuat proposal, seakan dunia mau runtuh kalau tidak diberi anggaran, setelah dikasih uang asetnya ditelantarkan. Bayangkan kalau ini diperbaiki, berapa besar efisiensi yang bisa kita capai," ujar Sri Mulyani.