Benarkah Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Terlalu Mewah? Ini Faktanya

BADUNG, KOMPAS.com - Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, menjadi perbincangan.

Perbincangan baru mengemuka beberapa hari menjelang acara tersebut digelar, dengan puncaknya saat Jumat (5/10/2018) lalu sewaktu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan tim mengkritisi perhelatan tersebut.

Secara garis besar, tim Prabowo menilai Pertemuan Tahunan memakan banyak biaya sampai Rp 800 miliar. Sementara di sisi lain, Indonesia sedang dilanda bencana, terbaru gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, sehingga anggaran sebagai tuan rumah mestinya bisa dialihkan untuk penanganan korban bencana.

Tim Prabowo juga menganggap Pertemuan Tahunan sebagai ajang untuk bermewah-mewah, dan tidak menampakkan empati terhadap masyarakat yang mengalami bencana. Pandangan itu semakin didukung penilaian sejumlah kalangan bahwa IMF mempersulit Indonesia kala krisis 1997-1998 dengan meminjamkan uang yang merupakan utang untuk keluar dari krisis.

Baca juga: Chatib Basri: Pemerintahan SBY Mengajukan Diri Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-Bank Dunia

Prabowo yang mengaku didukung oleh ahli di bidang ekonomi dalam timnya juga memprediksi ekonomi Indonesia semakin memburuk dengan kenaikan harga barang yang memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia dinilai tidak patut. Bahkan, mereka menyatakan tidak akan mengirim perwakilannya ikut acara tersebut.

Sementara anggota Tim Ekonomi pasangan Prabowo-Sandiaga, Rizal Ramli, menilai biaya penyelenggaraan pertemuan tersebut sangat besar.  Menurut Rizal, seharusnya pemerintah dapat menghemat biaya penyelenggaraan pertemuan sebagai bentuk keprihatinan atas bencana yang melanda Lombok, Palu, dan Donggala.

"Kami sedih sekali, kok dalam suasana keprihatinan, bencana di Donggala, Palu, Lombok, kok semangat kemewahannya ini luar biasa," ujar Rizal.

Faktanya: Anggaran Terpakai Rp 566,9 Miliar

Sejak berbulan-bulan silam pemerintah telah aktif menjelaskan perihal Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia dari segala aspek. Mengenai anggaran, Ketua Panitia Nasional Pertemuan Tahunan yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut telah menggunakan Rp 566,9 miliar.

Hal ini sekaligus membantah pernyataan tim Prabowo yang menyebut anggaran yang dikeluarkan untuk Pertemuan Tahunan Rp 800-an miliar. Sebelumnya, pemerintah bersama DPR RI memang menetapkan plafon anggaran untuk Pertemuan Tahunan Rp 855,5 miliar, namun yang terpakai hanya Rp 566,9 miliar.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono pada Agustus lalu menjelaskan, anggaran pelaksanaan Pertemuan Tahunan dibahas intensif oleh pemerintah bersama DPR RI secara multiyears. Besaran anggaran saat disepakati adalah Rp 45,4 miliar pada 2017 dan Rp 810,1 miliar pada 2018 sehingga total yang dialokasikan Rp 855,5 miliar.

Lebih Murah dari Singapura dan Peru

Apakah biaya pelaksanaan Pertemuan Tahunan terhitung besar dan bermewah-mewah? Susi kala itu mengungkapkan dengan perbandingan negara yang menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan terdahulu, yakni Singapura (2006) dan Lima di Peru (2009, 2012, dan 2015) yang rata-rata anggarannya Rp 1,1 triliun sampai 1,5 triliun.

Meski anggarannya tidak sebesar tuan rumah sebelum-sebelumnya, persiapan Indonesia sebagai tuan rumah dipuji para petinggi di IMF. Menurut Ketua Unit Khusus Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia Peter Jacobs, pujian disampaikan langsung oleh Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde diikuti dengan direktur IMF lainnya.

Baca juga: Koalisi Prabowo-Sandiaga Nilai Pertemuan IMF-Bank Dunia Terlalu Mewah

Peter menyampaikan, Pertemuan Tahunan kali ini di Bali termasuk yang terbesar selama diselenggarakan di luar Amerika Serikat. Setiap tiga tahun sekali, negara-negara di dunia berkesempatan ikut seleksi menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan karena manfaat yang didapat, khususnya di bidang perekonomian, sangat besar.

Agenda Pembiayaan dan Asuransi Bencana

Mengenai tidak empati dengan bencana, Susiwijono pada Senin (1/10/2018) menyampaikan bahwa acara ini tidak mengurangi empati dari negara-negara lain, termasuk pemerintah sebagai tuan rumah, terhadap bencana dalam negeri. Bahkan, ada satu agenda tentang strategi pembiayaan dan asuransi atas risiko bencana yang dibahas khusus di Pertemuan Tahunan atas usul dari Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) terus menangani korban bencana dan mengupayakan langkah perbaikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga menjanjikan pemerintah siap memberi anggaran tambahan bagi penanganan bencana.