Pembangunan Bandara Kediri Masih Terkendala Perizinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa pembangunan Bandara Kediri masih terkendala perizinan. Oleh karena itu, pembangunannya baru bisa dilakukan awal 2019 mendatang.

"Sekarang pra-pembangunannya sudah 85 persen karena masih menyelesaikan masalah administrasi termasuk tata ruangnya dan pembebasan lahan," kata Budi Karya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (19/10/2018).

Dia menargetkan segala proses perizinan mulai dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rancangan umum tata ruang (RUTR) bakal rampung pada satu hingga dua bulan mendatang.

Adapun terkait pembebasan lahannya, Budi Karya mengaku sudah menyelesaikan sekitar 70 persen. Sisanya sebesar 30 persen akan dikebut pada akhir 2018 dan awal 2019.

"Kendala pembebasan lahan ya biasa lah mengenai harga. Ya kalau diliat dari progresnya paling cepat groundbreaking paling cepat enam bulan lagi ya. Paling cepat itu," imbuh Budi Karya.

Pada Agustus lalu, Direktur Gudang Garam Istata Taswin Siddharta mengatakan pihaknya mematok angka Rp 1 triliun hingga Rp 10 triliun untuk pembangunan bandara di Kediri. Sejauh ini, anggaran yang baru dikeluarkan Gidang Garam sekitar Rp 1 triliun.

Namun demikian, Gudang Garam belum bisa memprediksi berapa anggaran yang dikeluarkan hingga akhir 2018. Istata juga tak mematok target kapan pembangunan bandara rampung.

"Kalau mau realistis, tidak mungkin satu atau dua tahun," kata Istata. Istata mengatakan, selama ini pemerintah mendukung penuh di tengah kendala yang ada. Hingga saat ini, belum bisa dipastikan apakah Gudang Garam akan menggandeng investor lain dalam pembangunan bandara tersebut.