Laporan BPK soal Lingkungan Bisa Hambat Divestasi Freeport

Kompas.com - 22/10/2018, 08:41 WIB

Saat ini, menurut Riza Pratama, pihaknya tengah menunggu penyelesaian dua rekomendasi tersisa dari KLHK. “(Soal DELH dan IPPKH) kami menunggu approval,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riza menjelaskan bahwa terkait dengan pengelolaan lingkungan, khususnya soal tailing, PTFI bersama KLHK tengah menyusun peta jalan (roadmap). Riza bilang, roadmap tersebut harus sudah selesai dan disampaikan paling lambat pada akhir November 2018.

Sayangnya, Riza enggan buka suara soal sejauh mana roadmap itu sudah terselesaikan
“Enggak bisa kasih detailnya (progres penyusunan). PTFI diminta untuk menyampaikan roadmap pengelolaan tailing sebelum akhir November,” ujarnya.

Namun, menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, penyusunan roadmap pengelolaan lingkungan dan tailing itu sudah mencapai 80 persen. “Lagi diolah, kan ada roadmap-nya, lagi diselesaikan, udah 80 persen.” katanya saat ditemui media di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jum’at (19/10/2018).

Jadi penghambat

Agar proses divestasi ini bisa rampung, penyelesaian isu lingkungan ini sangat penting. Pasalnya, Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin tak menampik bahwa isu lingkungan ini bisa menjadi penghambat pendanaan untuk menyelesaikan divestasi 51 persen saham PTFI.

Ia bilang, jika persoalan lingkungan ini tak selesai, maka sindikasi delapan perbankan asing tak akan mau mencairkan pinjamannya.

“Semua bank itu kalau kasih kredit, pasti melihat isu lingkungan. Pembayaran setelah isu lingkungan ini selesai. Nggak mungkin uang keluar kalau isu ini tidak selesai,” ungkap Budi.

Apalagi, lanjut Budi, untuk menyelesaikan divestasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) harus terlebih dulu ke luar. Sedangkan persoalan lingkungan itu sudah harus beres, karena di dalam IUPK ada klausula yang mengharuskan kewajiban lingkungan sudah diselesaikan.

Sementara itu, menurut Riza Pratama, untuk bisa mendapatkan IUPK, ia mengklaim pihaknya hanya tinggal menuntaskan persoalan lingkungan ini. “(Untuk mendapatkan IUPK) setahu saya hanya isu lingkungan,” ungkapnya.

Budi menegaskan, semua kewajiban tersebut harus diselesaikan sebelum Desember, mengingat pihaknya menargetkan transaksi divestasi ini bisa diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

“Iya (harus selesai sebelum Desember), dalam wewenang kita itu hanya transaksi payment-nya saja. Kalau kita sekarang posisinya sangat yakin bahwa bisa kita peroleh (pendanaan),” katanya. (Ridwan Nanda Mulyana)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Divestasi Freeport bisa terhambat laporan BPK soal lingkungan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.