Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, Masyarakat Harus Punya Jiwa Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan, momentum pertumbuhan ekonomi harus diperkuat dengan masyarakat yang mandiri secara ekonomi.

Terutama dengan merubah pola pikir dan mental masyarakat dari yang sederhanya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi lebih memiliki jiwa usaha.

Oleh karena itu, pemerintah pun menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Salah satunya melalui peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat.

“Sejak Januari 2018, suku bunga KUR efektif per tahun telah diturunkan menjadi 7 persen dari semula 9 persen. Selain itu, target porsi penyaluran juga diprioritaskan ke sektor-sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan,” kata Susiwijono melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (27/10/2018).

Pemerintah pun, lanjut dua, juga telah berupaya mendorong kemandirian ekonomi di sektor kehutanan melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial sebagai bagian dari reforma agraria.

Aset tersebut nantinya dapat digunakan oleh rakyat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

"Contoh yang sudah terlaksana lainnya adalah melalui kebijakan penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance), serta pemberian pelatihan dan pendampingan bagi UMKM," jelas Susi.

Selain itu, pemerintah pun berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terstandarisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017 hingga 2025.

Pemerintah juga terus membangun infrastruktur, baik Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya ekonomi. Adapun kemudahan perizinan dan infrastruktur yang memadai menjadi kunci untuk kita dapat tinggal landas menuju masa depan yang lebih baik.

Selain infrastruktur fisik, pemerintah juga membangun infrastruktur non-fisik seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sistem yang memudahkan masyarakat dalam malakukan proses perizinan berusaha, yakni dengan sistem Online Single Submission (OSS).

“OSS sebagai satu portal nasional (oss.go.id) telah memberikan pelayanan perizinan berusaha yang mengeluarkan satu identitas perizinan berusaha (NIB) dan satu format perizinan berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial) secara elektronik 24/7,” terang dia.

Sebagai informasi, di tengah gejolak dan perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,17 persen di semester I tahun 2018, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi semester I tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5,01 persen. Inflasi juga berhasil dikendalikan di bawah 4 persen selama 4 tahun terakhir.

Tak hanya sekedar tumbuh, ekonomi republik ini juga tumbuh berkualitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama 4 tahun ke belakang indikator sosial kita membaik.

Tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit, yaitu sebesar 9,82 persen di bulan Maret 2018. Rasio gini dan tingkat pengangguran di tahun 2018 juga menurun masing-masing kini berada di angka 0,389 persen dan 5,13 persen.