BKPM: Jujur, Kita Tingkatkan Kemudahan Berusaha Seperti Cara "Hacker"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui cara pemerintah mendongkrak peringkat kemudahan berusaha bukan cara paling ideal.

"Bicara ujur, tiga tahun terkahir kita meningkatkan ranking kita hampir kaya cara-cara hacker," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018).

Ia mengatakan, cara-cara peretas atau hacker itu yakni dengan melakukan otak-atik berbagai prosedur yang ada. Misalnya dengan membuat prosedur percepatan pengurusan izin berusaha.

Atau kata Thomas Lembong, dengan melakukan otak-atik aturan pemangkasan biaya administrasi pengurusan izin berusaha.

Disadari BKPM, cara-cara yang dilakukan untuk meningkatkan peringkat kemudahan berusaha dimata dunia itu tidak cukup sampai di situ. Perlu perbaikan sistem yang mendasar.

"Kalau kita mau melonjak lagi katakan ke peringkat 50, harus mulai dari akar akar permasalahan sistem keseluruhan pemerintah termasuk pola kerja, pola peniliaan kinerja dan prestasi," kata dia.

Menurut pria yang kerap dipanggil  Thom itu, Presiden Jokowi sudah pernah mengingatkan akan hal tersebut dua tahun lalu.

Namun diakui Thom, tak semua jajaran pemerintah punya semangat yang sama dalam upaya meningkatkan peringkat kemudahan berusaha Indonesia.

"Mungkin sekarang memontum yang baik untuk kita kembali mencermati itu, kembali intropeksi soal pola kerja kita di birokrasi, hubungan birokrasi dengan aparat penegak hukum," ucapnya.

Sebelumnya, laporan Bank Dunia menyebutkan sejumlah negara mengalami kenaikan skor kemudahan berusaha. Urutan pertama yang mengalami peningkatan kemudahan berusaha tertinggi adalah Afghanistan, disusul Djibouti dan China.

Baca juga: Kemudahan Berusaha Indonesia Turun Satu Peringkat

Peringkat RI turun dari 72 menjadi 73. Meski ada perbaikan iklim usaha, namun pertumbuhannya kurang bisa mengimbangi negara lainnya.

Posisi Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia di peringkat 15 dengan skor 80,6.

Thailand juga mengalami pertumbuhan kemudahan di peringkat 27 dengan skor 78,45. Sementara peringkat pertama kemudahan berusaha diduduki Selandia Baru, disusul Singapura, Denmark, Hong Kong, dan Korea.