Bantah Pengusaha, KKP Nilai Sektor Perikanan Sedang Menggeliat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantah telah terjadi deindustrialisasi di sektor perikanan seperti pernyataan pengusaha Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Saya mengatakan bahwa sektor perikanan sedang tumbuh dengan sejumlah parameternya," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Rifky Efendi Hardijanto saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

"PDB sektor perikanan juga meningkat, konsumsi ikan tadinya 2014 hanya 38 kg per kapita sekarang jadi 50 kg per kapita tahun. Itu menunjukan sebuah geliat," sambung dia.

Rifky mengatakan, kesimpulan yang didapatkan oleh KKP karena pihaknya melihat parameternya tak hanya melihat satu atau dua daerah, namun seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke.

Baca juga: Pengusaha Tagih Kebijakan Susi: Usai Penenggelaman Kapal, Lalu Apa?

Selain itu untuk ekspor, KKP juga melihat parameter dari perusahaan yang memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dan sertifikat Penerapan Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan sistim manajemen mutu secara terpadu.

"Hasil dari review kami dengan dua parameter itu, menunjukan bahwa kinerja ekspor kita meningkat, kemudian nilai ekspor juga meningkat, jadi saya melihat justru industri perikanan sedang tumbuh," kata dia.

"Jadi kita melihatnya parameter-parameter itu, kalau ada satu dua pabrik yang tutup di bisnis itu wajar. Namanya bisnis itu ada yang buka, ada yang tutup," sambung dia.

Saat ditanya terkait pengusaha yang mengeluh kekurangan pasokan ikan untuk industrinya, Rifky mengatakan pihaknya pasti akan membantu.

Hanya saja tutur dia, pasca adanya PP 9 tahun 2018, wewenang untuk impor ikan sebagai bahan baku sektor industri ada di Kementerian Perindustrian yang diteruskan ke Kementerian Perdagangan.

"Jadi induknya berpindah masalah impor bahan baku ini (tidak lagi di KKP)," kata dia.

Baca juga: Kadin Sebut Ada Gejala Deindustrialisasi di Sektor Perikanan

Berdasarkan data yang disampaikan pada evaluasi 4 tahun Jokowi-JK, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut sektor perikanan menyumbang PDB Rp 245,48 triliun pada 2014, Rp 288,9 triliun pada 2015, Rp 317 triliun pada 2016, dan Rp 349,4 triliun pada 2017.

Susi memperkiraan sumbangsih ke PDB kembali meningkat dikarenakan pada kuartal II 2018 sudah menghasilkan Rp 187 triliun.

Pada Januari sampai Juni 2018, volume ekspor hasil perikanan tumbuh 7,21 persen jadi 510.050 ton dan nilai ekspornya tumbuh 12,88 persen jadi 2,27 miliar dollar AS.

Neraca perdagangan hasil perikanan selama semester I 2018 tercatat surplus sebesar 2,06 miliar dollar AS. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu maka surplus neraca perdagangan hasil perikanan semester I tahun ini tumbuh 13,88 persen.

Baca juga: Susi Bantah Hasil Ekspor Perikanan Lemah

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perdagangan Benny Soetrisno menyebut gejala deindustrialisasi terjadi di industri perikanan

Gejala itu yakni matinya sejumlah industri perikanan akibat adanya kekurangan pasokan ikan. Pemerintah dinilai punya andil terjadinya hal tersebut.

"Jadi gejala deindustrialisasi juga terjadi di industri perikanan. Tadi dikatakan adanya kekurangan pasokan ikan," ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara diskusi Sumbang Pemikiran Kadin dalam RPJMN 2020-2024 di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

"Jadi Industrinya ada, ikannya ada tapi enggak boleh ditangkap, impor juga enggak boleh, jadi industrinya mati," sambung dia.

Salah satu daerah yang menjadi perhatian yakni Bitung, Sulawesi Utara. Kadin menilai sejumlah industri perikanan di daerah tersebut mati akibat kekurangan pasokan ikan.