Struktur APBN 2019 Menghadapi "Winter is Coming"

Kontribusi penerimaan negara terbesar dari penerimaan perpajakan yaitu sebesar 82,5 persen. Walaupun dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak akan dijadikan instrumen untuk mendorong peningkatan iklim investasi dan daya saing.

Total belanja negara pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.461,1 triliun. Dari total tersebut, tercatat belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.634,3 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas belanja Kementerian /Lembaga (K/L) sebesar Rp 855,4 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 778,9 triliun.

Belanja pemerintah pusat tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan infrastruktur, peningkatan efektivitas program perlindungan sosial, pelaksanaan agenda demokrasi, penguatan birokrasi yang efisien dan efektif, serta antisipasi ketidakpastian termasuk mitigasi risiko bencana.

Untuk membangun SDM, pemerintah konsisten untuk mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 492,5 triliun, yang diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan. 

Untuk memperkokoh fondasi bangsa menuju kemakmuran, dalam APBN 2019, pemerintah memperhatikan pembangunan SDM dengan strategi mengedepankan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal ini dijalankan untuk menghasilkan SDM Indonesia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dengan percaya diri di dunia internasional. 

Berbagai terobosan kebijakan akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan, seperti penilaian kinerja, peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan peningkatan kesejahteraan guru / tenaga pendidik. 

Untuk satuan Biaya Operasional Sekolah, mulai tahun 2019 akan memperhitungkan tidak hanya jumlah peserta didik, namun juga kesulitan geografis dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.

Pemerintah juga menjaga pemenuhan anggaran kesehatan 5 persen dari APBN atau sebesar Rp 123,1 triliun, yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. 

Pemerintah melakukan perbaikan pembangunan bidang kesehatan, antara lain dengan melakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, penguatan program promotif dan preventif dengan mendorong pola hidup sehat. 

Untuk menjaga stabilitas kesehatan nasional, dilakukan perluasan Penerima Bantuan Iuran dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional yang akan diberikan kepada 96,8 juta jiwa. Di bidang infrastruktur kesehatan, akan dilakukan pembangunan rumah sakit di daerah yang dibiayai melalui skema kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha.