Tembus Rp 5.271 Triliun, Sri Mulyani Monitor Utang BUMN

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, pihaknya ikut memonitor utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, menurut Sri Mulyani, BUMN merupakan agen pembangunan yang kinerjanya pun harus dipantau.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, total utang seluruh BUMN mencapai Rp 5.271 triliun hingga kuartal III 2018. Adapun, pada periode yang sama, total aset BUMN mencapai Rp 7.718 triliun.

"Soal utang BUMN, saya dan Menteri BUMN terus monitor kesehatan BUMN, karena mereka adalah agent of development," ujarnya di Nusa Dua, Kamis (6/12/2018).

Baca juga: Per September 2018, Utang BUMN Mencapai Rp 2.488 Triliun

Selain agen pembangunan, sejumlah BUMN, kata Sri Mulyani, pun mendapatkan dana dari pemerintah melalui suntikan dana Penanaman Modal Negara (PMN) di APBN.

Oleh karena itu, imbuh dia, monitoring oleh Kementerian Keuangan terhadap keuangan BUMN menjadi sangat penting.

"Jadi harusnya neracanya harus kita jaga. Saya yakin Menteri BUMN akan terus monitor kinerja BUMN," ungkap Sri Mulyani.

Baca juga: Ini 10 BUMN dengan Utang Terbesar, Ada yang Tembus Rp 1.000 Triliun

Sebelumnya Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menyebutkan, total utang seluruh BUMN mencapai Rp 5.271 triliun hingga kuartal III 2018. Adapun asetnya mencapai Rp 7.718 triliun.

Sementara itu, ekuitas seluruh BUMN Rp 2.414 triliun. Adapun laba bersih hingga kuartal III 2018 hanya Rp 79 triliun.

Di BUMN sektor keuangan, utangnya mencapai Rp 3.311 triliun. Adapun 74 persennya merupakan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Baca juga: Dirut Mandiri: Kalau Dana Pihak ketiga Dilaporkan Sebagai Utang Ya Susah...

Sementara itu, utang BUMN sektor non keuangan mencapai Rp 1.960 triliun. Di mana 26 persennya utang BUMN sektor listrik dan 27 persennya BUMN sektor migas.

Meski utang BUMN membengkak, Aloysius mengatakan bahwa kesanggupan BUMN membayar utang masih aman. Artinya BUMN diyakini masih bisa membayar utangnya.