Asosiasi Fintech Janji Bantu Cari Solusi Korban Pinjaman Online, Asal...

Kompas.com - 14/12/2018, 20:19 WIB
Wakil Ketua AFPBI Sunu Widyatmoko usai menghadiri pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan LBH Jakarta di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (14/11/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANAWakil Ketua AFPBI Sunu Widyatmoko usai menghadiri pertemuan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan LBH Jakarta di Gedung Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (14/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) berjanji membantu menyelesaikan masalah masyarakat terkait pinjaman online dari fintech yang legal.

Namun Wakil Ketua AFPBI Sunu Widyatmoko mengatakan, bantuan itu akan diberikan bila masyarakat korban pinjaman online datang langsung ke kantor AFPBI dengan membawa bukti-bukti.

"Kepada mereka yang mengadukan ke LBH Jakarta tetapi sampai sekarang masih merasa kasusnya belum tertangani, silakan datang ke AFPI. Kita cari jalan keluarnya," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

"Kenapa? Karena sampai sekarang kami belum dapat informasi itu. Mereka yang tersandera oleh laporan LBH silakan datang ke AFPBI dan kita akan cari jalan keluarnya," sambung dia.

AFPBI ucapnya, sudah menunggu data dari LBH Jakarta terkait laporan korban fintech legal. Namun hingga hari ini kata dia, data itu belum diberikan.

LBH Jakarta beralasan, pihaknya perlu meminta izin kepada pelapor sebelum membagikan data tersebut. LBH Jakarta tak bisa membagikan data pelapor seenaknya kepada pihak lain.

Sunu mengungkapan, upaya mediasi antara nasabah dan perusahaan fintech legal sudah dilakukan oleh AFPBI dan OJK. Diantaranya kasus yang masuk ke LBH Bandung.

"Permasalahan yang sering kita dengar, masalah penagihan, masalah beban bunga. Jalan keluarnya ada beberapa, setiap kasus pasti berbeda sehingga proses diskusi yang pasti ada penyelesaian yang melapor," kata dia.

"Misalnya penyelesaian utang dengan perbankan, multifinance, biasanya adalah penjadwalan dari masa pinjaman atau cicilan. Mungkin ada juga pengurangan denda atau bunga. Tetapi yang pasti jalan keluarnya diselesaikan dengan penyesuaian kemampuan dari pihak yang berutang," sambung Sunu.

Sebelumnya LBH Jakarta mengatakan mendapatkan 1.300 laporan korban pinjaman online. Namun hingga kini data itu belum diberikan kepada OJK. 

Pengacara Publik LBH Jakarta Jeanny Sirait mengatakan, para korban sebenarnya sudah melapor ke OJK. Namun pihak OJK kata dia tidak menolak laporan tersebut.

"Dari berbagai info yang kami dapat, OJK sudah menerima ribuan pengaduan hotline, pengaduan yang bahkan tadi dari korban juga datang. Apa yang disampaikan oleh teman-teman korban tadi juga sudah disampaikan kepada OJK," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Dorong Pengusaha UMKM Naik Kelas, Menteri Teten Luncurkan New PLUT

Whats New
Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Cara Bayar Pajak Motor Online Melalui Tokopedia

Whats New
Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Menengok Penyebab Mengapa Minyak Goreng Murah Masih Susah Didapatkan di Ritel Modern

Whats New
[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

[POPULER MONEY] Harga Emas Antam Anjlok | Mengenal Skema Ponzi | Harga Minyak Goreng Turun Jadi Rp 11.500

Whats New
BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

BCA Siapkan Rp 400 Miliar untuk Suntik Modal ke Startup

Whats New
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor di Alfamart

Whats New
Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Kejar Target Investasi Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Memang Tidak Mudah...

Whats New
Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Bank Indonesia dan The People’s Bank Of China Sepakat Perbarui Perjanjian Swap Bilateral

Whats New
Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Terbagi atas 3 Wilayah

Whats New
Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Penjelasan Bos Grup Lippo Seputar Aksi XL Axiata Akuisisi Link Net

Rilis
Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Di Hadapan Tony Blair, Jokowi Tegaskan Tak Mau Ekspor Bahan Mentah

Whats New
Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Bangun Sistem Transportasi IKN Butuh Rp 582,6 Miliar di 2022, Menhub Undang Swasta Berpartisipasi

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.