Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PLN Integrasikan Data Perpajakan dengan Ditjen Pajak

Kompas.com - 19/12/2018, 06:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meresmikan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan.

Melalui integrasi ini, DJP memiliki akses terhadap sistem informasi perusahaan. Hal ini tentunya akan memudahkan kewajiban administrasi perpajakan.

Integrasi Data Perpajakan antara PLN dan DJP diresmikan Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan bersama Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto. Dalam kesempatan itu, Robert menganggap integrasi data tersebut menunjukkan transparansi perusahaan terkait kewajiban pajak.

"Hal ini akan meningkatkan transparansi perusahaan dan otomatis memberi sinyal kepada para vendor atau supplier bahwa bisnis PLN harus patuh pada perpajakan," kata Robert melalui siaran pers, Selasa (18/12/2018).

Baca juga: Sambut Keterbukaan Data Perpajakan, DJP Minta Lembaga Keuangan Mendaftar

Robert mengatakan, integrasi data tersebut sekaligus mendukung perbaikan administrasi perpajakan dan penerimaan pajak di Indonesia. Integrasi data perpajakan PLN dengan DJP merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 26 Desember 2016. 

Hal ini bertujuan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak BUMN dan transparansi serta akuntabilitas transaksi perpajakan di BUMN. Integrasi data perpajakan juga sebagai upaya meningkatkan kontribusi yang optimal terhadap penerimaan Negara dari sektor perpajakan.

Direktur Keuangan PLN Sarwono Sudarto menyambut baik Program Integrasi Data Perpajakan itu.

"Kami berharap, integrasi data perpajakan ini menjadikan PLN lebih fokus dalam menjalankan proses bisnisnya yaitu menyediakan dan mempertahankan pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah RI serta meminimalkan potensi timbulnya sengketa sehinga dapat menekan cost of compliance serta merupakan akses terhadap sistem informasi perpajakan BUMN,” ujar Sarwono.

Sementara Executive Vice President Akuntansi PLN Alfath Cordea mengatakan, proses pengintegrasian data perpajakan antara PLN dan DJP sudah dirintis sejak enam bulan lalu. Konsep Host-to-Host ini memungkinkan akses antar Server Perpajakan di Dirjen Pajak dan Server Perpajakan di PLN terhubung melalui jaringan private leased line yang aman dan terpercaya.

Baca juga: Pemanfaatan Data Pajak Harus Dijamin untuk Keperluan Perpajakan

 

Di dalamnya juga dibangun aplikasi e-Faktur yang memudahkan PLN dalam penyelenggaraan kepatuhan sebagai Wajib Pajak yang lebih sistematis proses bisnisnya. Selain itu, sistem ini juga meminimalisir kesalahan, menuju otomatisasi pelaporan pajak yang didukung teknologi, menyajikan data yang lebih akurat, dan waktu yang lebih singkat dalam pengelolaan kepatuhan perpajakan.

Dengan peresmian ini maka PLN menjadi BUMN ketiga yang menerapkan integrasi data perpajakan dengan DJP. Adapun untuk tahap awal, PLN menerapkan Host-to-Host Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Whats New
Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Whats New
Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Whats New
Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Whats New
BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

Work Smart
Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Whats New
RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

Whats New
Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Whats New
PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Whats New
Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Whats New
Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Whats New
Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Whats New
Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+