Kuasai Sumber Ekonomi, Bisakah Tekan Angka Korupsi?

Kompas.com - 18/01/2019, 14:30 WIB
Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi  di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, menyampaikan visi misi di debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim.

Dengan kesejahteraan yang baik, Prabowo yakin para penegak hukum di Indonesia tidak mudah disuap.

"Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mengambil keputusan sehingga ia tidak tergoda oleh godaan korupsi," kata Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Prabowo melihat, masalah kesejahteraan para penegak hukum ini merupakan akar masalah di Indonesia. Oleh karena itu, kata dia, untuk mempunyai uang yang cukup, Indonesia harus menguasai berbagai sumber ekonomi yang ada.

"Hukum untuk semua bukan untuk orang kaya saja. Tekad kami, keadilan untuk semua, keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua," sebut Prabowo.

Baca juga: Pandangan Prabowo soal Kesejahteraan untuk Cegah Korupsi Dinilai Tak Selalu Efektif

Rupanya, rencana Prabowo untuk menguasai berbagai sumber ekonomi yang ada di Indonesia telah dilakukan oleh pesaingnya, yakni calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Petahana ini telah mengambil alih pengelolaan beberapa sumber ekonomi Indonesia yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan asing.

Pertama, pada awal 2018 pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) mengambil alih pengelolaan Blok Mahakam dari Total E&P Indonesie (TEPI). Blok Mahakam yang berada di Kalimantan Timur telah dikelola TEPI & Inpex selama 50 tahun.

Kemudian pada Senin (1/1/2018) lalu dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam yang merupakan cucu perusahaan Pertamina. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan Blok Mahakam merupakan sebagai produsen gas bumi terbesar di Indonesia dan menyumbang sekitar 13 persen produksi gas nasional.

Baca juga: Cerita Jokowi Ambil Alih Blok Mahakam, Rokan, hingga Divestasi Saham Freport, tapi Masih Dituduh Antek Asing

Per November 2017, WK Mahakam memproduksi minyak dan kondensat sebesar 52 ribu barel minyak per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari. Potensi di Blok Mahakam masih cukup menjanjikan.

Cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak dan 45 juta barrel kondensat.

Selanjutnya, masih di 2018, pemerintah juga resmi mengambil alih Blok Rokan. Blok tersebut sebelumnya dikelola selama 50 tahun oleh PT Chevron Pacific Indonesia.

Pemerintah menunjuk Pertamina untuk mengelola blok tersebut mulai 2021 mendatang setelah kontrak dengan Chevron resmi berakhir. Saat ini blok tersebut mampu memproduksi minyak mencapai 19.000 barel per hari.

Baca juga: Ini Rencana Pertamina Saat Ambil Alih Blok Rokan

Terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga berhasil meningkatkan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia.

Pemerintah melalui PT Inalum saat ini telah mengantongi mayoritas saham PTFI sebesar 51,2 persen. Sebelumnya, Indonesia hanya memiliki 9,36 persen saham di pertambangan itu.

Presiden Direktur Freeport McMoran (induk usaha PTFI) Richard Adkerson memperkirakan, manfaat langsung untuk pemerintah pusat, daerah, dan dividen Inalum setelah Indonesia memiliki 51 persen saham mencapai lebih dari 60 miliar dollar AS atau sekitar Rp 864 triliun (kurs Rp 14.400 per dollar AS).

Baca juga: ESDM Bantah Indonesia Bisa Dapatkan Freeport Gratis Pada 2021

Pertanyaannya, setelah Jokowi berhasil mengambil alih bebeberapa sumber ekonomi Indonesia apakah bisa menekan angka korupsi?

Dilansir dari data KPK, jumlah penyelidikan mengalami penurunan sebanyak 38,2 persen dari 123 kasus di 2017 menjadi 76 kasus di 2018. Kemudian angka penyidikan turun 29,8 persen dari 121 kasus menjadi 85 kasus.

Pun dengan angka penuntutan, mengalami penurunan sangat signifikan hingga 51,5 persen.

Di tahap inkracht juga turun 44,1 persen dari jumlah 84 kasus menjadi 47 kasus. Lalu, di tahap eksekusi juga turun sebesar 42,2 persen dari 83 kasus menjadi 48 kasus.

Dari penurunan yang terjadi di kelima aspek tingkatan tersebut, dapat diambil rata-rata jumlah penurunan penindakan kasus KPK pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 41, 2 persen.



Close Ads X