Berita Populer: Menyelamatkan BPJS Kesehatan hingga Sri Mulyani soal Imbauan IMF

1. Jalan Tengah Menyelamatkan BPJS Kesehatan

Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Menkes Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur aturan main soal urun biaya dan selisih biaya untuk JKN-KIS.

Aturan mengenai urun biaya menyebutkan, ada tambahan biaya bagi peserta untuk rawat jalan dan rawat inap. Untuk rawat jalan, besarannya Rp 20.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas A dan RS kelas B, Rp 10.000 untuk setiap kali kunjungan rawat jalan di RS kelas C, RS kelas D, dan klinik utama.

Biaya paling tinggi sebesar Rp 350.000 untuk paling banyak 20 kali kunjungan dalam waktu 3 bulan. Adapun untuk rawat inap, besaran urun biayanya adalah 10 persen dari biaya pelayanan.

Angkanya dihitung dari total tarif INA CBG's setiap kali melakukan rawat inap, atau paling tinggi Rp 30 juta. Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan membayar klaim RS dikurangi besaran urun biaya tersebut.

Baca selengkapnya di sini

Baca juga: BPJS Kesehatan: Peserta JKN-KIS yang Pindah Kelas Perawatan Harus Bayar Selisih Biaya

2. Sri Mulyani: Imbauan IMF Kurangi Rasio Utang Tak Berlaku untuk Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani menganggap rasio utang Indonesia masih berada di level aman. Hal ini terkait imbauan Dana Moneter Internasional ( IMF) agar negara-negara perlu memitigasi beban utang.

Baru-baru ini, IMF merilis laporan outlook ekonomi dunia yang menurunkan target pertumbuhan ekonomi global. Di dalam laporan tersebut, IMF menyatakan perlu kerangka kerja makroprudensial yang kuat untuk mengatasi beban utang.

Menurut Sri Mulyani, peringatan IMF itu hanya berlaku bagi negara-negara yang rasio utangnya tinggi. Baca juga: Akhir November, Utang Luar Negeri RI Naik Jadi 372,9 Miliar Dollar AS.

"Kan ada negara advanced country (negara maju), bahkan di Eropa yang debt to GDP ratio (rasio utang terhadap produk domestik bruto/PDB) itu sudah di atas 60, ada yang 80, bahkan 100 persen. Negara-negara seperti itu mereka pasti melakukan konsolidasi fiskal," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (22/1/2019).