Pemerintah Godok Strategi Dongkrak Kemudahan Berusaha di RI

Kompas.com - 07/02/2019, 07:30 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019 di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019 di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, Bank Dunia akan kemballi melakukan survei kemudahan berusaha di Indonesia yang hasilnya akan diumumkan di akhir 2019.

Adapun tahun lalu, indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia turun dari peringkat ke 72 di 2017 menjadi peringkat 73 di 2018. Meskipun sekor kemudahan berusaha Indonesia naik dari 66,54 menjadi 67,96.

Untuk itulah pemerintah saat ini tengah menyusun strategi agar perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus berlanjut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, satu hal yang wajib diperbaiki dari kebijakan dalam negeri terkait kemudahan berusaha adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui penggunaan online single submission (OSS).

"Sekarang kita lihat apakah ada peluang untuk menggunakan OSS. Untuk mempercepat layanan perizinan yang diukur oleh EoDB. Membuat terobosan sinkronisasi," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Hingga saat ini, masih banyak regulasi antara pemerintah daerah dan pusat yang masih belum setara. Perizinan pendirian bangunan di berbagai daerah di Indonesia masih berbeda-beda. Begitu pula antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, padahal perizinan pendirian bangunan merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indeks EoDB.

Melalui OSS, diharapkan sinkronisasi antar pemerintah daerah juga antara pemerintah pusat dan daerah bisa terjadi. Selain itu, juga terjadi penyetaraan standar izin bangunan serta jumlah hari izin bangunan bisa diperpendek karena proses perizinan yang lebih mudah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, kemudahan izin pendirian bangunan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM) di dalam negeri.

"Terus terang Bank Dunia mengukur EoDB fokus harus ramah ke pelaku UKM. UKM itu kan biasanya kalau mau bangun gedung sederhana dan risiko rendah. Nggak harus ribet-ribet bertele-tele gitu. Jadi harus dimengerti ini bukan untuk gedung berbahaya atau berisiko tinggi. Jadi saya optimis sebetulnya bisa di agak samaratakan lah minimum parameter-parameternya," jelas Thomas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Resmikan Pusat Industri Digital 4.0, Apa Itu?

Pemerintah Resmikan Pusat Industri Digital 4.0, Apa Itu?

Whats New
Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Whats New
Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.