Pemerintah Godok Strategi Dongkrak Kemudahan Berusaha di RI

Kompas.com - 07/02/2019, 07:30 WIB
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019 di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dalam acara Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia 2019 di kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini, Bank Dunia akan kemballi melakukan survei kemudahan berusaha di Indonesia yang hasilnya akan diumumkan di akhir 2019.

Adapun tahun lalu, indeks kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) Indonesia turun dari peringkat ke 72 di 2017 menjadi peringkat 73 di 2018. Meskipun sekor kemudahan berusaha Indonesia naik dari 66,54 menjadi 67,96.

Untuk itulah pemerintah saat ini tengah menyusun strategi agar perbaikan indeks kemudahan berusaha di Indonesia terus berlanjut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, satu hal yang wajib diperbaiki dari kebijakan dalam negeri terkait kemudahan berusaha adalah harmonisasi antara pemerintah daerah dan pusat melalui penggunaan online single submission (OSS).

"Sekarang kita lihat apakah ada peluang untuk menggunakan OSS. Untuk mempercepat layanan perizinan yang diukur oleh EoDB. Membuat terobosan sinkronisasi," ujar Thomas di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Hingga saat ini, masih banyak regulasi antara pemerintah daerah dan pusat yang masih belum setara. Perizinan pendirian bangunan di berbagai daerah di Indonesia masih berbeda-beda. Begitu pula antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, padahal perizinan pendirian bangunan merupakan salah satu komponen dalam pengukuran indeks EoDB.

Melalui OSS, diharapkan sinkronisasi antar pemerintah daerah juga antara pemerintah pusat dan daerah bisa terjadi. Selain itu, juga terjadi penyetaraan standar izin bangunan serta jumlah hari izin bangunan bisa diperpendek karena proses perizinan yang lebih mudah.

Sebab, kemudahan izin pendirian bangunan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas Usaha Kecil Menengah (UKM) di dalam negeri.

"Terus terang Bank Dunia mengukur EoDB fokus harus ramah ke pelaku UKM. UKM itu kan biasanya kalau mau bangun gedung sederhana dan risiko rendah. Nggak harus ribet-ribet bertele-tele gitu. Jadi harus dimengerti ini bukan untuk gedung berbahaya atau berisiko tinggi. Jadi saya optimis sebetulnya bisa di agak samaratakan lah minimum parameter-parameternya," jelas Thomas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.