Divestasi Saham Freeport Ditarget Rampung 2019 - Kompas.com

Divestasi Saham Freeport Ditarget Rampung 2019

Kurnia Sari Aziza
Kompas.com - 14/09/2017, 07:08 WIB
Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menyelenggarakan afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan saat menyelenggarakan afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan proses divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia rampung pada tahun 2019.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan memiliki saham mayoritas, sebesar 51 dari awalnya 9,36 persen.

"Soal (pelepasan) saham, kami harus selesaikan sampai 2019. Divestasi sedang dirundingkan, tapi kami mau 2019 sudah selesai," kata Luhut, dalam afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Selain itu, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan Kontrak Karya (KK).

(Baca: Sri Mulyani Enggan Berkomentar soal Mekanisme Pembelian Saham Freeport)

 

PT Freeport Indonesia juga harus menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga Oktober 2022.

Kemudian stabilitas penerimaan negara akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan, pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menunjuk apraisal independen untuk menentukan pembagian kepemilikan saham.

"Konsepnya pertama (saham ditawarkan ke) pemerintah pusat kemudian baru ditawarkan ke pemda, dan akhirnya ditawarkan ke swasta. Mungkin 5-10 persen (kepemilikan saham PT Freeport Indonesia) untuk pemda," kata Luhut.

(Baca: DPR Gusar dengan Kepastian Kontrak Freeport)

 

Setelah adanya proses divestasi ini, Luhut menegaskan, pemerintah Indonesia yang akan memegang kendali perusahaan tambang yang beroperasi di Papua tersebut.

"Jadi kami mengacu ketentuan yang berlaku umum. Kalau (menguasai saham) 51 persen, CEO dari kita (pemerintah Indonesia), operasional dia, finance juga kita, kan bisa dibuat seperti itu," kata Luhut.

Dengan menyepakati poin-poin tersebut, PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin usaha hingga 2041.

Terkait dengan pembelian saham, rencananya akan dilakukan melalui konsorsium BUMN. Kementerian BUMN nantinya akan membentuk holding BUMN sektor tambang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia.

(Baca: Janji Bangun Smelter, Freeport Siapkan 2,3 Miliar Dollar AS)

Kompas TV Bank Mandiri Stop Kredit Untuk Karyawan Freeport

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKurnia Sari Aziza
EditorAprillia Ika
Komentar
Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM