Mendag Ancam Negara-negara yang Kampanyekan Negatif CPO Indonesia

NUSA DUA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita terus melawan semua pihak yang masih mengkampanyekan negatif tentang minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) asal Indonesia.

Salah satunya, mengancam negara-negara Uni Eropa, bahwa Indonesia akan berhenti mengimpor bubuk susu. 

Dari data Badan Pusat Statitik (BPS), salah satu negara Uni Eropa yang mengekspor bubuk susu ke Indonesia adalah Belgia. Nilai impor bubuk susu Indonesia dari Belgia pada tahun 2016 sebanyak 20,1 juta dollar AS atau Rp 271,3 miliar (Kurs, Rp 13.500)

(Baca: Pemerintah akan Jalankan Program "Replanting" Kebun Kelapa Sawit di Seluruh Indonesia)

"Jadi kalau Anda (Uni Eropa) masih ganggu minyak sawit, saya bisa ganggu impor bubuk susu. Maka itu bisa menyerang peternak Anda dan itu akan terganggu," ujar Enggartiasto Lukita dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) di Bali Nusa Dua Conference Center, Bali, Jumat (3/11/2017).

Selain itu, Mantan Ketua Real Estate Indonesia ini juga pernah berpikir untuk menyetop ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. 

Menurut dia, hal itu akan sangat berpengaruh pada masyarakat Uni Eropa saat musim dingin. Karena, salah satu produk turunan minyak kelapa sawit adalah minyak goreng.

Dengan begitu, minyak goreng sangat berguna bagi masyarakat Uni Eropa untuk membuat makanan hangat dikala musim dingin. 

"Sempat saya terlintas, apakah ini (ekspor CPO) bisa distop satu bulan saja (ekspor ke negara-negara sentimen itu), apa yang terjadi di Eropa saat musim dingin nanti?" jelas dia.

Oleh Karena itu, Enggartiato meminta kepada semua negara untuk menyetop kampanye negatif tentang minyak sawit. Karena, tambah Enggartiasto, kampanye ini salah satu tindakan diskriminatif kepada Indonesia. 

"Kami sangat tidak keberatan kalau berbagai ketentuan itu berlaku umum, tetapi jangan diskriminatif hanya kepada kami dari negara-negara di dunia itu," pungkas dia. 

Seperti diketahui, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi soal sawit dan pelarangan biodiesel berbasis sawit pada April 2017 lalu.

Resolusi tersebut dikeluarkan, karena dinilai masih menciptakan banyak masalah dari deforestasi, korupsi, pekerja anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).