Alami Defisit, BPJS Kesehatan Jamin Pelayanan Tak Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengalami defisit lantaran biaya klaim yang lebih besar dibandingkan pembayaran premi alias iuran. Hingga akhir tahun ini, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 9 triliun.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menyebut defisit tersebut tidak bisa dihindarkan. Guna menutup defisit, pemerintah berencana mengalokasikan dana hingga Rp 3,6 triliun.

"Mengenai defisit, angka ini kan memang bersifat dinamis," kata Kemal di Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Kemal menuturkan, setiap hari BPJS Kesehatan tetap menerima iuran dari para peserta, meski pada saat yang sama juga tetap membayarkan klaim kepada mitra-mitra. Namun demikian, Kemal memastikan pelayanan BPJS Kesehatan tidak akan terganggu dengan adanya defisit.

Menurut dia, apapun yang terjadi, BPJS Keseharan akan selalu membayar klaim kepada rumah sakit maupun puskesmas yang menjad mitra.

"Tidak ada satupun tindakan medis yang ditangguhkan, karena kami bekerja sama dengan rumah sakit. Pelayanan jalan terus dan masalah keuangan kita hadapi bersama," ungkap Kemal.

TRIBUN PONTIANAK / GALIH NOFRIO NANDA Warga menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Kantor BPJS Kesehatan di Pontianak, beberapa waktu lalu.

BPJS Kesehatan meminta kepada peserta untuk taat membayar iuran. Dengan membayar iuran secara teratur, maka pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan tetap berjalan dengan baik.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pelayanan berjalan terus. Bahkan, kualitas pelayanan semakin bagus, puskesman makin modern, kualitas layanan kita lihat juga semakin baik," terang Kemal.