Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditjen Pajak Pastikan Tak Ada Lagi Tempat untuk Sembunyikan Harta

Kompas.com - 25/11/2017, 15:16 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Penulis

MANADO, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan secara bertahap menerapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 secara efektif untuk mengakses informasi keuangan semua wajib pajak (WP). Aturan tersebut memungkinkan DJP mengakses semua informasi keuangan untuk mendorong partisipasi WP melaporkan atau mengungkap hartanya.

"DJP sekarang memiliki akses terhadap informasi keuangan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan koperasi, dengan menyasar nasabah asing maupun domestik, memakai mekanisme otomatis dan by request. Tidak ada tempat sembunyi lagi di instrumen keuangan," kata Direktur Penyuluhan, Penilaian, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama dalam acara Media Gathering DJP 2017 di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (22/11/2017).

Yoga mengakui, saat ini penerapan UU 9/2017 belum optimal. Hal itu dikarenakan pelaksanaan program Automatic Exchange of Information (AEoI) yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara lain baru berlangsung September 2018 mendatang.

Menjelang pelaksanaan AEoI, negara yang ikut serta dalam program tersebut saat ini sedang membenahi data WP di negara mereka, sehingga waktu pelaksanaan nanti datanya valid dan bisa segera diproses jika ditemukan pelanggaran. Program AEoI ini termasuk dalam kategori pelaksanaan UU 9/2017 secara otomatis.

Baca juga : Ditjen Pajak: Tidak Ada Tax Amnesty Jilid 2, tetapi...

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan peserta tax amnesty dan pemegang kuasa SPH, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).Estu Suryaningsih/Kompas.com Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan peserta tax amnesty dan pemegang kuasa SPH, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (31/12/2016).
Sedangkan untuk akses informasi keuangan by request, sudah beberapa kali dilakukan DJP, terutama ketika ada pemeriksaan dan penyelidikan kasus-kasus tertentu yang membutuhkan informasi tersebut.

Yoga mengingatkan WP agar segera melaporkan harta dan tidak menyembunyikannya lagi. Sebab cepat atau lambat, petugas akan mengetahuinya melalui persiapan yang sedang berjalan.

Baca juga : Presiden Sepakat bahwa Tax Amnesty Hanya Sekali...

"Seperti hasil tax amnesty kemarin, sebagian besar yang dideklarasikan, di luar negeri terutama, adalah aset-aset keuangan. Hampir 70 persen yang dideklarasikan adalah aset-aset keuangan, dalam negeri pun demikian juga," tutur Yoga.

Selain cara-cara yang telah disebutkan, DJP juga memanfaatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data mengenai harta WP.

Salah satunya adalah data kendaraan bermotor yang didapat dari samsat setempat.

Kompas TV Pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan harta yang tersembunyi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Harga Bahan Pokok Selasa 19 Maret 2024, Harga Ikan Kembung Naik

Whats New
Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Pengusaha Telat Bayar THR, Siap-siap Kena Denda

Whats New
Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Workshop Besama Ikatan Pengusaha Wanita di Hari Perempuan Internasional

Whats New
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Sri Mulyani Laporkan Dugaan Fraud Rp 2,5 Triliun, LPEI Buka Suara

Whats New
Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Sepanjang Ramadhan, Stok Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Dipastikan Aman

Whats New
Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Ramai Aturan Baru soal Pembatasan Barang Bawaan Penumpang: Gampang Kok

Whats New
Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PLN UID Jakarta Raya Gelar Pelatihan Bersama Kompas.com

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, PLN UID Jakarta Raya Gelar Pelatihan Bersama Kompas.com

Whats New
Dapat THR, Bayar Utang atau Ditabung?

Dapat THR, Bayar Utang atau Ditabung?

Earn Smart
Literasi Keuangan yang Terlupakan

Literasi Keuangan yang Terlupakan

Whats New
Naik Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 19 Maret 2024

Naik Rp 6.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 19 Maret 2024

Whats New
Raih Keuntungan Berlipat Saat Ramadhan, Ini 6 Jurus Jitu Dongkrak Penjualan di Lazada

Raih Keuntungan Berlipat Saat Ramadhan, Ini 6 Jurus Jitu Dongkrak Penjualan di Lazada

BrandzView
Imbau Perusahaan Berikan THR ke Ojol dan Kurir Logistik, Kemenaker: Kami Sudah Berkomunikasi dengan Direksi

Imbau Perusahaan Berikan THR ke Ojol dan Kurir Logistik, Kemenaker: Kami Sudah Berkomunikasi dengan Direksi

Whats New
Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Indonesia 19 Maret 2024

Kurs Rupiah di 5 Bank Besar Indonesia 19 Maret 2024

Whats New
Strategi Mendagri Tekan Laju Inflasi Jelang Lebaran

Strategi Mendagri Tekan Laju Inflasi Jelang Lebaran

Whats New
PGN Resmikan HSSE Demo Room Medan untuk Tingkatkan Keamanan Aktivitas Operasi Gas Bumi

PGN Resmikan HSSE Demo Room Medan untuk Tingkatkan Keamanan Aktivitas Operasi Gas Bumi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com