LPS Sebut Pilkada Berisiko Turunkan Permintaan Kredit

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai, laju pertumbuhan kredit yang meningkat di tengah perlambatan laju Dana Pihak Ketiga (DPK) mengisyaratkan bank mulai ekspansi. Ini diperkirakan akan berlanjut dan mendorong peningkatan loan to deposit ratio (LDR) ke level di atas 90 persen pada akhir tahun ini.

Akumulasi dana yang dilakukan nasabah dan perusahaan diperkirakan juga masih akan berlangsung, meski tingkat bunga dana cenderung rendah. Namun, perhelatan politik yang akan terjadi pada tahun ini memberikan risiko tersendiri bagi kredit perbankan.

"Peristiwa politik di daerah secara tidak langsung akan mempengaruhi sentimen calon debitor untuk melakukan ekspansi dan berisiko menurunkan permintaan kredit," sebut LPS dalam laporan Indikator Likuiditas Januari 2018, Senin (22/1/2018).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan pada tahun 2018 ini akan berkisar antara 10-12 persen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memiliki perkiraan yang sama.

Baca juga: BNI Hapus Buku Kredit Macet Trikomsel

Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Dody Budi Waluyo menuturkan, sejumlah perhelatan besar diharapkan dapat menggenjot konsumsi. Akhirnya, permintaan kredit juga diharapkan terdongkrak.

"Banyak event di 2018, Pilkada, Asian Games, Annual Meeting IMF-World Bank akan menambah spending (belanja) yang tersalur ke konsumsi," tutur Dody beberapa waktu lalu.

Adapun tren penurunan bunga deposito yang terjadi saat ini diproyeksikan sudah mendekati periode akhir. Selanjutnya, bunga akan cenderung melandai di tengah tren inflasi yang rendah serta arah kebijakan moneter yang lebih stabil.

Sementara itu, perbedaan kondisi likuiditas antar kelompok bank akan berdampak pada respons tingkat bunga yang diberikan di sisi dana dan kredit.

"Dalam jangka pendek, tingkat suku bunga dana juga akan cenderung stabil mempertimbangkan belum adanya sinyal ekspansi kredit serta kemungkinan kenaikan tingkat bunga kebijakan (policy rate)," kata LPS.