Kemenkeu Tunggu Usulan Bulog untuk Cairkan Anggaran Cadangan Beras

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pihaknya masih menunggu usulan Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang statusnya saat ini minus.

Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa CBP minus 27.888 ton sehingga diperlukan anggaran pemerintah untuk CBP tahun ini yang belum cair.

"Kami menunggu usulan, dananya ada Rp 2,5 triliun, tapi mekanismenya kami masih tunggu usulan dari Bulog. Kami lagi mau hitung standar biayanya, HPP (Harga Pembelian Pemerintah)-nya," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui pewarta di gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/3/2018).

Baca juga : Bulog Segera Rampungkan Penugasan Impor Beras

Askolani menjelaskan, HPP akan dijadikan basis dalam menentukan berapa volume beras yang dibutuhkan agar CBP bisa kembali tercukupi. Menurut dia, ketersediaan beras harus dipastikan terutama sebelum memasuki bulan puasa dan Lebaran.

"Bulog akan usulkan ke kami, baru kami akan bahas sambil mereka usulkan (jumlah) anggarannya," tutur Askolani.

CBP merupakan beras jenis tertentu milik pemerintah dalam jumlah tertentu di mana dananya berasal dari APBN dan dikelola oleh Perum Bulog.

Peruntukkan CBP adalah untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat serta dalam rangka mengantisipasi masalah kekurangan pangan, gejolak harga, keadaan darurat, serta untuk memenuhi kesepakatan Cadangan Beras Darurat ASEAN.