Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Denda 350 Juta Dollar AS, Indonesia dan AS akan Bertemu di Jenewa

Kompas.com - 14/08/2018, 06:35 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Amerika Serikat akan melakukan pertemuan di Jenewa, Swiss, terkait tindak lanjut keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) mengenai kebijakan impor produk hortikultura dan hewan. Pertemuan rencananya digelar pada Rabu (15/8/2018).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan, perwakilan Indonesia akan meminta penjelasan AS soal permohonan mereka agar Indonesia membayar denda 350 juta dollar AS.

"Perwakilan akam merinci, apa saya yang menurut mereka tidak kita patuhi. Kita cari kejelasan dulu. Mereka wajib jelaskan yang tidak sesuainya bagaimana," ujar Oke di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (13/8/2018).

Oke mengatakan, dalam rapat panel 22 November 2017 lalu ada 18 hal yang harus diputuskan. Salah satunya yakni Indonesia harus mengubah ketentuan soal impor produk hortikultura dan produk hewan.

Baca juga: AS Akan Denda Indonesia 350 Juta Dollar AS, Ini Upaya Pemerintah

Indonesia pun melakukan revisi terhadap regulasi dan menerbitkan Permendag Nomor 64 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura serta Permendag Nomor 65 Tahun 2018 dan Permentan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Sebagaimana putusan WTO, revisi dilakukan paling lambat 8 bulan setelahnya atau sebelum 22 Juli 2018.

Menurut Oke, pemerintah Indonesia telah mematuhi putusan tersebut. Namun, AS hanya diberi waktu 20 hari sejak 22 Juli 2018 menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan.

"Mereka belum sempat pelajari mungkin, jadi mereka reserve dulu haknya. Soal keputusan berapa besarnya itu arbitrase yang memutuskan," kata Oke.

"Indonesia sudah menyatakan bahwa kita sepenuhnya sudah memenuhi itu," lanjut dia.

Angka 350 juta dollar AS merupakan potensi kerugian AS akibat kebijakan pembatasan impor produk daging dan hortikultura tahun 2017 silam.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan akan mengirim tim untuk membahas hal tersebut dengan pemerintah AS.

Menurut Darmin, sebelumnya hal ini sudah dibahas saat tim Kementerian Perdagangan bertandang ke AS dan saat itu didapati responsnya positif. Padahal, selama ini banyak produk asal AS yang termasuk komoditi dalam keputusan WTO sudah masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah kedelai yang memang paling besar berasal dari AS.

"Kita setiap hari makan tempe, tahu, itu kedelainya dari Amerika. Tapi untuk (produk) buah-buahan, mereka merasa dihalangi (ekspornya)," kata Darmin.

Menanggapi keputusan WTO yang memenangkan AS dan Selandia Baru, Darmin menuturkan bahwa Indonesia sudah mengubah peraturan yang berkaitan dengan hal itu. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian yang jadi poin keberatan AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Pegadaian Bukukan Laba Bersih Rp 1,4 Triliun pada Kuartal I 2024

Whats New
Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun, Bulog Tunggu Arahan Pemerintah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com