Kemenkeu Minta Konsorsium Asuransi Jamin Barang Milik Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini sudah menjalin komunikasi bersama industri jasa asuransi dan mendorongnya membentuk konsorsium. Ini dilakukan untuk memfasilitasi asuransi barang milik negara (BMN).

Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Isa Rachmatarwata mengatakan, sejauh ini proses itu sudang berjalan. Pihaknya berharap rencana ini bisa segera rampung dan terwujud.

"Sudah komunikasi dengan industri membangun mereka dorong konsorsium, kriterianya yang tidak sehat tidak boleh ikut, mekanisme-mekanisme misalnya pengadaan kompetitif seperti tender dan lainnya. Kita tidak ada bidding proses, kita minta industri kompak," kata Isa kepada awak media di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Isa menerangkan, kini revaluasi BMN tengah audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya ini audit segera akan keluar dan diketahui nilai aset BMN.

"Awal tahun depan, Januari hasilnya. Sementara belum ada yang bisa kami ceritakan," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Encep Sudarwan menambahkan, rencana mengasuransikan BMN ini untuk mengamankan aset-aset negara. Sebelum itu, pihaknya terlebih dahulu meneliti dan menelaah BMN apa saja yang akan diasuransikan.

"Jadi gini, nanti akan kita teliti yang bisa diasuransikan. Kan tidak semua (bisa) diasuransikan. Teliti dulu," kata Encep terpisah.

Encep mengatakan, rencana ini akan diterapkan tahun depan sembari terus meneliti jenis BMN yang ada diasuransikan. BMN yang di Kemenkeu yang bakal pilot project asuransi ini.

"Asetnya gedung pelayanan, gedung kantor, gedung sekolah, dan bangunan-bangunan Kemenkeu. (Total aset) kurang lebih 11,5 triliun. Untuk konsorsium, itu nanti perusahana asuransi yang melakukan," pungkasnya.

"(Kita) teliti dulu, tahun depan pilot project asuransi BMN yang ada di Kemenkeu (Kementerian Keuagan). Karena kita belum pernah lakukan, coba dulu yang di Kemenkeu," sebutnya.

Diketahui, saat ini nilai aset yang dimiliki BMN adalah sebesar 4.190 triliun dan diprediksi naik menjadi 5.700 triliun setelah dilakukan revaluasi.