Susi Sebut Pihak yang Tak Setuju Kebijakannya, Orang Itu-itu Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan dia tidak dapat mendengarkan dan memenuhi keinginan semua pihak dalam bekerja.

Dengan demikian, dia memahami tak sedikit orang yang tak menyukai dirinya serta kebijakan yang dia buat.

"Saya mendengarkan arahan Pak Presiden. Kemudian ada masukan-masukan, cuma ada beberapa prinsip yang tidak bisa dikompromikan," kata Susi, dalam acara "Rosi" yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (3/8/2017) malam.

Susi mengaku sudah mengetahui pihak-pihak yang mengkritisi kebijakannya. Menurut Susi, orang yang mengkritiknya ya itu-itu saja.

Bahkan, menurut dia, banyak asosiasi yang baru terbentuk dan tak memiliki anggota, sudah mengkritik kebijakannya. (Baca: Susi Jawab Aduan Gubernur Sulawesi Selatan yang Mengeluh ke Luhut)

"Semua asosiasi (yang mengkritik) kebanyakan bentukan baru dan orangnya itu-itu saja. Ono Surono, Johan (politisi PKB Daniel Johan) dari awal memang seperti itu," kata Susi.

Pada kesempatan itu, video cuplikan wawancara Daniel Johan juga ditayangkan.

Dalam wawancara itu, Daniel mengatakan, jangan sampai pemerintah membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Susi menyebut, sudah banyak capaian yang diraih dari bidang kelautan dibanding sebelumnya.

"Perikanan tangkap naik, ribuan kapal dalam negeri sekarang melaut dengan baik, angka ekspor impor menunjukkan baik, PNBP (penerimaan negara bukan pajak) juga naik dibanding menteri-menteri sebelumnya," kata Susi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya meraup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 360,86 miliar.

Pendapatan itu berasal dari sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada 2016 bertumbuh rata-rata 109 atau naik dari realisasi tahun sebelumnya 106 dan NTN pada 2014 yang sebesar 103.

Sedangkan volume produksi perikanan tangkap sepanjang tahun lalu naik dari 6,52 juta ton menjadi 6,83 juta ton, berdasarkan data sementara KKP.

Dari sisi nilai pun menanjak dari Rp 116,31 triliun menjadi Rp 125,38 triliun di 2016. (Baca: Menteri Susi: Anda Mau Investasi Apa Mau Nyolong?)