Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Divestasi Saham Freeport Ditarget Rampung 2019

Kompas.com - 14/09/2017, 07:08 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan proses divestasi atau pelepasan saham PT Freeport Indonesia rampung pada tahun 2019.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia akan memiliki saham mayoritas, sebesar 51 dari awalnya 9,36 persen.

"Soal (pelepasan) saham, kami harus selesaikan sampai 2019. Divestasi sedang dirundingkan, tapi kami mau 2019 sudah selesai," kata Luhut, dalam afternoon tea bersama wartawan, di Gedung BPPT, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

Selain itu, landasan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia adalah IUPK, bukan Kontrak Karya (KK).

(Baca: Sri Mulyani Enggan Berkomentar soal Mekanisme Pembelian Saham Freeport)

 

PT Freeport Indonesia juga harus menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga Oktober 2022.

Kemudian stabilitas penerimaan negara akan lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini.

Mantan Menko Polhukam itu menjelaskan, pemerintah dan PT Freeport Indonesia telah menunjuk apraisal independen untuk menentukan pembagian kepemilikan saham.

"Konsepnya pertama (saham ditawarkan ke) pemerintah pusat kemudian baru ditawarkan ke pemda, dan akhirnya ditawarkan ke swasta. Mungkin 5-10 persen (kepemilikan saham PT Freeport Indonesia) untuk pemda," kata Luhut.

(Baca: DPR Gusar dengan Kepastian Kontrak Freeport)

 

Setelah adanya proses divestasi ini, Luhut menegaskan, pemerintah Indonesia yang akan memegang kendali perusahaan tambang yang beroperasi di Papua tersebut.

"Jadi kami mengacu ketentuan yang berlaku umum. Kalau (menguasai saham) 51 persen, CEO dari kita (pemerintah Indonesia), operasional dia, finance juga kita, kan bisa dibuat seperti itu," kata Luhut.

Dengan menyepakati poin-poin tersebut, PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin usaha hingga 2041.

Terkait dengan pembelian saham, rencananya akan dilakukan melalui konsorsium BUMN. Kementerian BUMN nantinya akan membentuk holding BUMN sektor tambang untuk membeli saham PT Freeport Indonesia.

(Baca: Janji Bangun Smelter, Freeport Siapkan 2,3 Miliar Dollar AS)

Kompas TV Bank Mandiri Stop Kredit Untuk Karyawan Freeport

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com