PINA Center Gandeng Investor Global Biayai Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendorong investasi di Indonesia melalui skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dengan melibatkan dana-dana jangka panjang global dalam rangka pembiayaan ekuitas proyek-proyek infrastruktur. 

Skema PINA diharapkan bisa menjadi solusi mengatasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur nasional yang besar melalui keterlibatan sektor swasta. 

Dalam kesempatan ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan salah satu BUMN asal Tiongkok, Huaqing Housing Co., Ltd, di kantor Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin, (18/9). 

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Wismana Surya Adibrata dengan Chairman Huaqing Housing Co., Ltd, Chunyu Zhu.

Seusai acara penandatangan MoU, Wismana menegaskan hal yang terpenting dari MoU ini bukanlah tandatangan perjanjian semata tapi sejauh mana realisasi dari perjanjian ini.

Ia berharap realisasi dari MoU ini bisa dilakukan dalam waktu dekat dan jika tidak ada tanda-tanda realisasi dalam waktu dekat, MoU ini harus ditinjau kembali dan tidak tertutup kemungkinan Kementerian PPN/Bappenas akan mencabutnya.

“MoU tersebut mengikat pihak investor untuk merealisasikan isi kesepakatan dalam waktu maksimal  tiga bulan. Jika tidak maka kesepakatan tersebut dengan sendirinya akan berakhir.” tegas Wismana.  

Ia mengatakan program PINA akan terus mendorong peran swasta untuk berinvestasi di infrastruktur, baik dari investor domestik maupun investor luar negeri. 

Penandatanganan MoU tersebut merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum yang dihadir oleh Presiden Xi Jinping dan Presiden Joko Widodo serta Menteri dari kedua pihak termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas.  

“Kami menyambut baik inisiatif dan tindak lanjut dari Huaqing Housing untuk berinvestasi di sektor perumahan, infrastruktur dan industri strategis. Saya berharap ini dapat menjadi momentum menarik investor baik asing maupun domestik untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur,” jelas Wismana.

Seperti diketahui kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia 2015-2019 sebesar Rp 4.796,2 triliun dengan penggunaan APBN akan menopang sebesar Rp 1.978 triliun (41 persen), BUMN Rp 1.066 triliun (22 persen) dan pihak swasta Rp 1.751 triliun (37 persen).

PINA dalam hal ini dapat menjadi solusi pembiayaan inovatif (creative financing) untuk membangun infrastruktur di tengah keterbatasan APBN. PINA Center, yang dibentuk sesuai Perpres No 58/2017 mengenai Program Strategis Nasional, mendapatkan tugas menjalankan koordinasi pembiayaan investasi non anggaran pemerintah dan berfungsi melaksanakan kegiatan fasilitasi creative financing untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, membantu pemilik proyek baik pihak swasta maupun BUMN dan investor mendapatkan solusi dan percepatan proses tercapainya kesepakatan.

Wismana menambahkan, Pemerintah terbuka untuk semua investor dari berbagai negara. Selain Tiongkok, beberapa negara sejauh ini telah menunjukkan minat dan ketertarikan berinvestasi di sektor infrastruktur di Indonesia, yaitu Australia, Kanada, dan Korea Selatan.

Saat ini penanaman modal asing (FDI) dari Tiongkok ke Indonesia terus bertambah tiga tahun terakhir ini dan sekarang sudah berada diperingkat tiga, namun nilainya masih jauh berada di bawah Singapura dan Jepang.