Garuda Indonesia Tunda Pengiriman Pesawat hingga 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pahala Nugraha Mansury menyatakan pihaknya tengah berencana melakukan penundaan pengiriman pesawat. Rencana ini tengah dalam proses pembahasan.

"Kami sedang berusaha untuk bisa melakukan penundaan setelah tahun 2019," kata Pahala di sela-sela ajang Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2017 di Jakarta Convention Center, Jumat (22/9/2017).

Pahala menjelaskan, perseroan saat ini tengah dalam proses pembicaraan dengan pihak produsen pesawat.

Apabila dimungkinkan, maka pengiriman pesawat baru kembali akan dilakukan setelah tahun 2019.

(Baca: Garuda Indonesia Tunda Datangkan Pesawat Baru Tahun ini)

Terkait rincian pesawat, Pahala menyatakan sebanyak 10 unit pesawat yang akan ditunda pengirimannya adalah pesawat untuk Garuda Indonesia. Sementara itu, sebanyak 10 unit lainnya adalah untuk Citilink.

Meskipun demikian, Pahala mengaku tidak bisa menjelaskan secara terperinci mengenai tipe pesawat yang akan ditunda pengirimannya.

Pasalnya, proses pembahasan masih berlangsung. "Masih dalam tahap pembahasan, tapi tanda-tandanya sih positif. Kami menunda tidak semuanya, tapi sebagian," ungkap Pahala.

Ia mengungkapkan, penundaan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat utilitas pesawat yang dimiliki saat ini.

Dengan demikian, pada akhirnya kinerja keuangan dan operasional perseroan juga akan membaik. Saat ini, tingkat utilisasi pesawat Garuda Indonesia mencapai 9 jam 38 menit.

Ke depan, imbuh Pahala, Garuda Indonesia menargetkan tingkat utilisasi pesawat bisa mencapai 11 jam.

"Kami justru fokusnya meningkatkan utilisasi pesawat. Ke depan kami juga akan meningkatkan available seat kilometers yang kami miliki, bukan dengan menambah jumlah pesawat, tapi meningkatkan utilisasi pesawat," jelas Pahala.

Merugi

Seperti diberitakan sebelumnya, pada semester I-2017, Garuda Indonesia mencatat kerugian bersih sebesar 282 juta dollar AS atau Rp 3,7 triliun. Jumlah kerugian itu naik dibandingkan data periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 826,6 miliar.

Akibat kerugian itu, Garuda Indonesia dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018.

Sejumlah Anggota Komisi VI DPR menyoroti tajam kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garuda Indonesia. Sebab maskapai plat merah itu terus mengalami kerugian hingga semester I-2017.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mewakili Menteri BUMN dalam rapat kerja dengan Komisi VI berjanji akan menindaklanjuti sorotan Komisi VI itu dengan memeriksa kerugian yang dialami oleh Garuda Indonesia.

"Kalau keputusan investasi salah akan timbul kesalahan serius," ujar Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2017).

Menteri Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) Rini M Soemarno mengakui kerugian yang diderita maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Oleh karena itu, pihaknya bersama manajemen Garuda Indonesia tengah melakukan serangkaian analisa.

"Memang proses ada kerugian, karena itu kita sedang menstrukturisasi rute-rute," kata Rini di Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (31/8/2017).

Rini menuturkan, langkah-langkah perbaikan terus dilakukan. Selain itu, Kementerian BUMN beserta Garuda Indonesia juga melakukan efisiensi dalam operasional maskapai tersebut.