Masalah Transportasi Online Darurat Payung Hukum

MAGELANG, KOMPAS.com - Masalah transportasi online masih menjadi persoalan serius di Indonesia, seiring bergejolaknya penolakan dari pelaku transportasi konvensional di sejumlah daerah.

Pasca putusan Mahkamah Agung RI yang menganulir Peraturan Menteri Perhubungan PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26), praktis Indonesia tidak memiliki aturan yang mengatur hubungan dan keselarasan antara transportasi online dengan transportasi konvensional.

(Baca: Polisi Minta Wali Kota Solo Terbitkan Aturan soal Ojek "Online")

Dampaknya, gejolak di daerah antarpelaku transportasi konvensional dan online semakin kerap terjadi, seiring semakin membesarnya bisnis transportasi online di berbagai daerah.

Misalnya saja di tahun lalu, timbul gejolak antara pelaku transportasi konvensional dengan pelaku transportasi online di Solo, Jawa Tengah. 

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menegaskan pihaknya melarang ojek online beroperasi di kota tersebut.

Uniknya, Presiden Joko Widodo yang juga mantan wali kota Solo adalah salah satu pendukung berjalanya bisnis transportasi online di tanah air. (Baca: Jokowi: Transportasi Online Tidak Bisa Kita Hindari)

Gesekan antarpelaku moda transportasi juga terjadi di sejumlah daerah lainnya, terakhir di Jawa Barat.  (Baca: Taksi Online di Jabar Bukannya Dilarang, Tetapi ...)

Payung Hukum

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi tidak dapat memungkiri jika teknologi informasi adalah keniscayaan, tidak terkecuali di dunia transportasi.

Terbukti, dengan banyaknya transportasi umum online berbasis aplikasi yang muncul beberapa tahun terakhir ini.

Menurut Budi Karya, keberadaan transportasi online juga harus diterima oleh semua pihak. Hanya saja, keberadaannya jangan sampai menguasai semua sehingga angkutan konvensional tersingkir.

"Jangan sampai menciderai, menguasai semuanya sampai angkutan konvensional tersingkir," kata Budi, di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (15/10/2017) sore.

(Baca: Dinilai Membandel, Kantor Go-Jek Magelang Disegel Lagi)

Budi Karya melanjutkan, beberapa polemik yang ada di daerah selama ini karena belum adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dengan daerah.