Penindakan Perusahaan Aplikasi Transportasi di Tangan Kemenkominfo

Kompas.com - 23/10/2017, 20:13 WIB
Penulis Achmad Fauzi
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan penindakan pelangaraan yang dilakukan perusahaan penyedia aplikasi taksi online akan ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Plt Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hindro Surahmat menerangkan, perusahaan penyedia aplikasi taksi online hanya mempunyai izin sebagai perusahaan aplikasi. Sehingga, yang berhak menindak adalah Kemenkominfo.

"Jadi, (penindakannya) masih tergantung Kemenkominfo. Nanti kita menginformasikan pelanggaran ke Kemenkominfo dan nantinya segera dilakukan penindakan terhadap pelanggaran," kata Hindro saat ditemui di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Hindro menuturkan, salah satu pelanggaran perusahaan penyedia aplikasi yakni terkait dengan tarif. Menurut dia, perusahaan penyedia aplikasi harus mencantumkan tarif batas atas dan bawah yang ditetapkan.

(Baca: Malam Ini Kemenhub Serahkan Revisi PM 26 ke Kemenkumham)

"Kalau (tarif) beda ya pelanggaran. Itu yang kita laporkan ke Kemenkominfo," imbuh dia.

Meski demikian, tambah Hindro, Dinas Perhubungan (dishub) di daerah tetap bisa menindak pelanggaran kendaraan taksi online. Salah satunya, ada atau tidaknya Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) kendaraan tersebut.

"Saya kira boleh (Dishub menindak pelanggaran). Pelanggaran tidak serta merta terkait dengan informatika saja, misalkan pelanggaran mengenai kelaikan kendaraan. Misalkan kendaraan yang dipersyaratkan dengan SRUT. Ternyata di lapangan kendaraan tidak laik jalan dan buku ujinya tidak ada. Nah itu kan butuh penindakan," pungkas dia.

(Baca: Penetapan Kuota Taksi Online Berdasarkan Pergerakan di Wilayah)

Sekadar informasi, pemerintah telah merancang sembilan poin revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor? 26 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (PM 26).

Adapun 9 poin tersebut diantaranya, Argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal 5 Kendaraan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, peran aplikator.

Kompas TV Menanggapi larangan beroperasi, pengemudi ojek online di Jawa Barat menggelar aksi damai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.