Kemiskinan Masih Tinggi, Menkeu Curiga Dana untuk Warga Tak Sampai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencurigai dana langsung yang diberikan untuk masyarakat tidak tersalurkan. Hal ini dilihat dari angka kemiskinan Indonesia yang tidak turun cepat. 

Dia menyebutkan, angka kemiskinan Indonesia per Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang atau 10,64 persen dari jumlah penduduk Indonesia. 

"Kalau kita tidak melihat kemiskinan turun cepat, kita harus waspada. Jangan-jangan banyak dana yang turun ke bawah tidak betul-betul dirasakan masyarakat," ujar Sri Mulyani di Gedung Bank Indonesia, Jumat (17/11/2017).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemerintah telah menganggarkan banyak dana untuk kesejahteraan masyarakat kepada daerah.

Baca juga: Jokowi Anggarkan Rp 292 Trilliun untuk Tanggulangi Kemiskinan

Sri Mulyani mengungkapkan, pada tahun 2017 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun.

Selain itu, lanjut dia, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp 70 triliun. 

"Ditambah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 6 juta warga senilai Rp 11,4 triliun langsung ke kantong masyarakat. Ada lagi Rastra senilai Rp 17 triliun. Jadi dana APBN yang langsung ke masyarakat itu cukup besar," jelas dia. 

Sehingga, sebut Sri Mulyani, dengan alokasi dana ke masyarakat yang begitu besar, seharusnya angka kemiskinan Indonesia itu bisa turun dari dua digit menjadi satu digit.

"Jadi dari 10 persen bisa 9 persen. Kami berharap kemiskinan bisa turun menjadi 9,5 persen. Gini ratio juga bisa turun lagi 0,39 menjadi 0,38. Dengan demikian instrumen apbn digunakan sebesar kemampuan rakyat," ujar dia. 

Baca juga: Sri Mulyani Minta Peserta Tax Amnesty Tidak Mepet Urus Balik Nama