Anak Tiri Bernama Inovasi

BEBERAPA bulan lalu, INSEAD, WIPO, dan Cornell SC Johnson College of Business meluncurkan The Global Innovation Index 2017 edisi ke-10.

Laporan dari proyek bersama tersebut menghasilkan pemeringkatan kinerja inovasi dari 127 negara yang meliputi 97 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Tak terlalu jauh dibanding Laporan tahun lalu, Switzerland berada pada posisi puncak. Di urutan lima besar selanjutnya adalah Swedia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris.

Satu-satunya negara Asia yang menduduki posisi sepuluh besar adalah Singapura. Sementara China semakin membuktikan diri bahwa negara Tirai Bambu itu proinovasi, yakni dengan menyabet posisi 22.

Menariknya, ada pula dua negara ASEAN lainnya yang masuk ke dalam 50 besar, yaitu Malaysia di peringkat 37 dan Vietnam 47. Thailand berada di urutan ke-51 dan Filipina ke-73.

Nahas, Indonesia hanya mampu berada di uturan ke-87 dan mengantongi skor 30,1 alias tidak sampai separuh dari skor tertinggi yang disandang oleh Swiss sebesar 67,7. Di bawah Indonesia adalah Kamboja di peringkat ke-101.

Jika kita coba bandingkan perkembangan GII Indonesia dan Vietnam, hasilnya agak kurang menggembirakan. Indonesia pernah lebih baik dari Vietnam tetapi tahun-tahun ke belakang Indonesia malah disalip.

Posisi Indonesia pada mulanya lebih tinggi dari Vietnam. Pada 2007, skor Indonesia 2,71 di urutan ke-49. Adapun Vietnam dengan skor 2,38 di urutan ke-65 (pada versi awal range skor adalah 0-10, kemudian berganti menjadi 0-100).

Pada 2009-2010, skor Indonesia persis sama dengan Vietnam, yaitu 2,95, tetapi Vietnam satu peringkat lebih tinggi.

Sialnya, setelah itu, Vietnam melesat kian meninggalkan Indonesia. Pada edisi terakhir, Vietnam justru telah masuk 50 besar, sementara Indonesia di posisi ke-87. Skor Indonesia 30,10 sedangkan Vietnam 38,34.

Rangking dan skor indeks inovasi dirinci per pilar, di antaranya Institutions, Human Capital and Research, Infrastructure, Market Sophistication, Business Sophistication, Knowledge and Technology Outputs, dan Creative Outputs.

Dari semua pilar tersebut, Indonesia tidak mampu berbicara banyak di level dunia dan Asia. Semua pilar rata-rata ada di posisi 50 ke atas.

Salah satu keunggulan Indonesia ada di pilar Market Sophistication, menempati posisi ke-62 pada 2016.

Market sophistication merupakan pilar yang terkait dengan kondisi pasar dan jumlah transaksi. Pilar ini terdiri dari beberapa subpilar, antara lain Credit; Investment; dan Trade, Competition and Market Scale.

Berdasarkan analisis sederhana, diperoleh hasil bahwa letak kekuatan Indonesia ialah pada Trade, Competition and Market Scale dengan Domestic Market Scale sebagai kekuatan utama.

Oleh karena itu, Indonesia perlu memberikan perhatian lebih terhadap bidang perdagangan, persaingan dan skala pasar khususnya skala pasar domestik jika ingin meningkatkan pengalaman pasar tanah air di kancah global. Semisal dengan terus mendorong dan memberi kemudahan berinovasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang kreatif dan berkelanjutan yang notabene memang telah terbukti mampu menopang perekonomian.

Faktor pasar sebenarnya adalah faktor yang sudah bisa ditebak. Pilar unggulan inovasi Indonesia yang satu ini, tetapi berbeda dari bidang ekonomi. Toh ekonomi nasional Indonesia sangat terbantu oleh pasar yang tercatat terbesar kelima di dunia.

Oleh karena itu pula mengapa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kepada naik turunnya tingkat konsumsi rumah tangga, yang kontribusinya berkisar 55 persen.

Dengan kata lain, keunggulan pasar yang didapat Indonesia bukan semata karena usaha aktif dari pemerintah atau semua institusi yang terkait dengan kemajuan inovasi nasional, tetapi memang sudah semestinya secara alamiah demikian.

Berlawanan dengan itu, pilar Institutions adalah pilar yang selalu terbelakang dari waktu ke waktu. Pada 2016, pilar ini menempati rangking 122 dengan skor 41,6. Tak pelak, institusi untuk bertumbuhkembangnya inovasi menjadi titik kelemahan Indonesia secara keseluruhan.

Hal itu terlihat jelas dari subpilar lingkungan politik, peraturan maupun kebijakan-kebijakan soal bisnis. Hampir tidak ada daya tarik dan kekuatan dari pilar institusi kelembagaan yang akan mendorong maju pesatnya inovasi di Tanah Air.

Beberapa hasil analisis membuktikan bahwa Indonesia masih lemah soal pembebasan kelebihan biaya yang terkait dengan lingkungan peraturan/regulasi serta lemah pada kenyamanan dalam memulai bisnis yang terkait dengan subpolar lingkungan bisnis.

Pekerjaan rumah pemerintah, mau tak mau, adalah segera melakukan pembenahan kelembagaan ke arah yang lebih kondusif bagi inovasi. Bila dibiarkan berlarut-larut, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar tidak ramah terhadap inovasi dan perubahan di mata dunia maupun masyarakatnya sendiri.

Selain pilar infrastruktur, Indonesia juga terbilang sangat lemah di pilar Business Sophistication yang menempati posisi 106 pada tahun lalu.

Pilar ini terkait dengan persoalan sejauh mana kondusifnya suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas berinovasi di sebuah negara. Subpilar yang membentuknya terdiri dari Knowledge Workers; Innovation Linkages; dan Knowledge Absorption.

Kendati rangking secara keseluruhan kurang menggembirakan, terkait jaringan inovasi khususnya kolaborasi penelitian antaruniversitas dan atau industri serta dasar dari pembangunan klaster inovasi, Indonesia terbilang cukup baik.

Hal tersebut menjadi salah satu pertanda bahwa kolaborasi lintas bidang maupun klaster secara spasial kewilayahan dapat menunjang terciptanya hubungan jaringan inovasi bisnis.

Kembali ke masalah awal bahwa Indonesia harus dengan segala upaya mendorong lahirnya inovasi di berbagai bidang.

Inovasi adalah napas perubahan ke arah yang lebih baik. Tanpa inovasi, perubahan terkadang tak terukur, dan bahkan terbuka peluang untuk terus mundur. Mengapa bisa? Karena faktor institusi.

Jaminan politik dan keberpihakan sistem hukum kepada pelaku-pelaku ekonomi bisnis dan sosial inovatif menjadi kuncinya. Jika keberpihakan justru minim, bahkan boleh jadi tak ada sama sekali, maka setiap inovasi muncul, lalu berbenturan dengan tatanan lama, inovasi dipastikan kalah karena tidak memiliki jaminan hukum dan politik yang jelas.

Risikonya, pemerintah, sebagaimana yang kerab kita saksikan, kelabakan menengarai relasi konfliktual antara pelaku-pelaku usaha inovatif dan pemain-pemain lama yang cenderung sangat gigantis. Walhasil, stake holder, terutama masyarakat ikut terjebak di dalamnya, sebagai salah satu pemangku kepentingan, baik sebagai konsumen ataupun pelaku lapangan.

Oleh karena itu, sudah waktunya politisi-politisi, pemerintah, dan intitusi penegak hukum, untuk duduk bersama, berbicara tentang masa depan Indonesia dari perspektif inovasi nasional.

Tujuannya adalah agar segera lahir institusi-instutusi yang benar-benar menyamankan bagi aneka rupa inovasi yang sudah ada dan yang sedang berproses untuk hadir (terutama regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan, keberpihakan fiskal, sikap-sikap politik, dan lain-lain). Semoga.