Komisi IV DPR Dukung Kebijakan Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan

Kompas.com - 11/01/2018, 20:09 WIB
Penenggelaman kapal asing pencuri ikan Dok KKPPenenggelaman kapal asing pencuri ikan
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com -  Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyatakan pihaknya mendukung kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait penenggelaman kapal pencuri ikan di kawasan perairan Indonesia.

"Kami tegaskan bahwa Komisi IV tetap mendukung kebijakan penenggelaman kapal asing yang memasuki wilayah Indonesia dan mencuri kekayaan alam Indonesia," kata Edhy di Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Menurut politisi Gerindra ini, seharusnya tidak perlu ada polemik antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing tersebut. Karena keduanya merupakan bagian dari pemerintah.

"Terkait kebijakan menenggelamkan kapal asing, semangatnya Bu Susi kan untuk melindungi sumber daya alam kita, melindungi kekayaan negara kita dari asing, dan itu harus kita dukung," ucap dia.

Baca juga : Tahun 2017, Susi Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan dari Negara-negara Ini

Edhy menilai, penenggelaman kapal yang terbukti mencuri kekayaan alam Indonesia itu berdampak baik kepada nelayan serta menimbulkan efek jera. Namun, ia juga menyatakan bahwa pernyataan Menko Kemaritiman juga adalah untuk kebaikan negara sehingga tidak seharusnya ada proses "saling kuat-kuatan".

Seperti diberitakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tidak ada lagi penenggelaman kapal pada 2018 karena pemerintah ingin fokus pada upaya peningkatan produksi perikanan.

"Perikanan sudah diberitahu tidak ada penenggelaman kapal lagi. Ini perintah, cukuplah itu, sekarang kita fokus bagaimana meningkatkan produksi supaya ekspor kita meningkat," katanya seusai rapat koordinasi dengan empat menteri di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman di Kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin (8/1/2018).

Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam sejumlah akun media sosial miliknya pada Selasa (9/1/2018) menyatakan penenggelaman kapal pencuri ikan sudah sesuai dengan UU Perikanan No 45/2009.

Baca juga: Susi: Yang Keberatan dengan Penenggelaman Kapal Silakan Usul ke Presiden

Adapun Presiden Joko Widodo di Jakarta, Rabu (10/1) mengemukakan bahwa kebijakan penenggelaman kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia adalah upaya penegakan hukum.

"Kita tidak main-main dengan illegal fishing, terhadap pencurian ikan tidak main main. Oleh sebab itu yang paling seram ya ditenggelamkan," kata Jokowi.

Kompas TV Wapres menyebut sudah saatnya penenggelaman kapal asing pencuri ikan dihentikan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

[POPULER MONEY] Pegadaian Digugat Rp 322 Miliar Gara-gara Tabungan Emas | Petani Sawit Bakal Geruduk Kantor Airlangga hingga Istana Negara

Whats New
Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Soal Rencana Kenaikan Harga Pertalite hingga Tarif Listrik, Ini Kata Ekonom

Whats New
Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Apakah Indonesia Mendapat Ganti Rugi dari Jepang yang Pernah Menjajah?

Whats New
Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Apa yang Dimaksud dengan Ekspor dan Impor?

Earn Smart
Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Persyaratan dan Cara Membuat Kartu Kredit BRI Terbaru

Whats New
Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Bandara Juanda Jadi Bandara Tersibuk Saat Mudik Lebaran 2022

Whats New
Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Bebas Biaya Tol, Apa Itu Jalan Tol Fungsional?

Whats New
Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Perpanjang Paspor Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

4 Cara Mencari ATM Bank BJB Terdekat dengan Mudah

Whats New
Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Ingin Traveling Sambil Dapat Cuan? Simak Tipsnya

Earn Smart
Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Cara Daftar dan Tips Agar Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 29

Whats New
Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Cara Daftar BRImo dengan Mudah Tanpa Harus ke Bank

Spend Smart
Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Larangan Ekspor CPO Bikin Harga Sawit Anjlok, Petani Mengaku Rugi Rp 11,7 Triliun

Whats New
Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Ada Pekerjaan Rekonstruksi, Jasa Marga: Ruas Tol Jakarta Cikampek Tetap Beroperasi Normal

Whats New
PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

PASPI: Larangan Ekspor CPO Tak Efektif Membuat Harga Minyak Goreng Murah di Dalam Negeri

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.