2019, Kemenhub Fokus Bangun Konektivitas Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan fokus kementerian yang dipimpinnya pada tahun depan adalah memperkuat konektivitas di daerah tertinggal dan perbatasan.

Penguatan konektivitas tersebut diharapkan bakal bisa memacu pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Selain itu, kemudahan akses antar wilayah juga bisa membuat suatu lokasi jadi lebih menarik untuk investasi.

"Dalam mewujudkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Perhubungan diamanatkan untuk melaksanakan pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman," terang Menhub Budi Karya usai rapat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemenhub tahun Anggaran 2019, Kamis (1/2/2018).

Baca juga : Sri Mulyani Marah Serapan Anggaran Kemenhub Tidak Maksimal

Dia menambahkan alokasi anggaran Kemenhub sejak 2016 hingga 2018 terus mengalami peningkatan. Di sisi lain, anggaran tersebut tetap saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi.

Karenanya, kementerian bisa merancang agar anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN) bisa difokuskan untuk pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan.

Sementara itu untuk wilayah yang sudah lebih berkembang dan secara ekonomi menarik, dibangun menggunakan skema kerja sama dengan swasta.

"Sesuai arahan Bapak Presiden kita didorong untuk mencari pendanaan alternatif di luar APBN untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi," imbuhnya.

Baca juga : 34 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 348 Triliun Dibiayai Tanpa Anggaran Pemerintah

Pendanaan alternatif yang dimaksud antara lain berupa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), peningkatan peran BUMN, Pembiayaan Infrastruktur Non APBN (PINA), pembiayaan skema Surat Berharga Syariah Negara SBSN, serta investasi swasta murni.

Pada kesempatan yang sama, Kemenhub juga mengumumkan penggunaan aplikasi e-planning sebagai alat penyusunan RKA. Harapannya, dengan aplikasi tersebut perencanaan pusat dengan daerah bisa sinkron.

Disparitas

Sebelumnya, Menteri Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa disparitas antardaerah di Indonesia masih cukup besar dan perlu dikurangi.

Nilai disparitas tersebut pada 2017 mencapai 0,391 persen. Meskipun nilainya kecil, di wilayah tertentu terlihat adanya ketimpangan yang sangat besar. Misalnya di Papua, Papua Barat, Banten, dan Bengkulu.

Baca juga : Menteri PPN: Warga Miskin 26 Juta Jiwa, Itu Bukan Jumlah yang Sedikit

"Analisa awal kenapa ketimpangam di daerah tinggi, karena konektivitas lemah. Seperti di Musrembang Bengkulu, di sana terlihat miskin karena terisolasi dari lintas Sumatera dan terisolasi antar kabupatennya. Kemudian banyak desa di sana tidak ada jaringan," tuturnya dalam RKA Kemenhub.

Atas dasar itu, Bambang menyarankan agar pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas antar daerah diperbanyak. Harapannya bisa memacu pemerataan ekonomi di daerah-daerah yang tertinggal.