Identitas Terpercaya Mendukung Inklusi Keuangan

KOMPAS.com - Pemerintah sudah menetapkan target 75 persen masyarakat Indonesia mendapatkan akses kepada lembaga keuangan informal di tahun 2019.

Padahal di tahun 2014, survei Bank Dunia menunjukan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia baru mencapai 36 persen.

Ketika anggota Asosiasi Fintech Indonesia ditanya hal ini, 62.3 persen menjawab hambatan regulasi terbesar ada di verifikasi calon nasabah. Disini, sistem identitas memegang peranan penting.

Identitas yang lengkap, tepat, dan akurat dapat mempermudah verifikasi calon nasabah secara cepat.

Baca juga : OJK: Inklusi Keuangan Solusi Tangani Kemiskinan dan Pengangguran

Pemerintah dapat memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat yang membutuhkan secara tepat sasaran.

Tidak akan ada lagi kisah bantuan sosial yang dipotong oleh perantara-perantara yang seharusnya tidak berhak menerima.

Bank dan penyelenggara uang elektronik juga lebih yakin untuk membuka rekening baru untuk nasabah-nasabah baru.

Kekhawatiran bahwa rekening dibuka kepada nasabah fiktif, atau kekhawatiran bahwa rekening akan digunakan untuk pencucian uang atau kegiatan terorisme, akan berkurang karena identitas setiap pemegang rekening dapat dipertanggung jawabkan.

Penyaluran pinjaman atau kredit juga akan lebih aman meskipun belum pernah bertemu tatap muka dengan calon nasabah secara fisik.

Perusahaan keuangan juga lebih mudah untuk menawarkan produk di bidang investasi dan asuransi, karena rekam jejak seseorang di dunia keuangan sudah terbangun.

Tidak lagi diperlukan proses verifikasi yang berulang-ulang dan kompleks yang membuat calon nasabah mengurungkan niatnya mendapatkan layanan.

Singkat kata, semua layanan keuangan membutuhkan sistem identitas yang kokoh.

Dimulai dari data kependudukan

Perkembangan teknologi membuat banyak sekali sumber-sumber data baru yang dapat digunakan untuk memperkaya atribut identitas.

Akun media sosial, alamat surat elektronik, dan nomor telepon sudah mulai sering digunakan untuk menunjukan bukti identitas seseorang.

Namun demikian, semua atribut ini tidak akan banyak bermanfaat bagi industri keuangan, apabila tidak ada identitas dasar yang menjadi bukti bahwa pemegang akun tersebut memang seseorang yang nyata, asli, dan legal.

Setiap negara memiliki sistem yang berbeda-beda untuk menggunakan identitas dasar ini. Di India, sistem identitas digital berbasis nomor Aadhaar dibangun untuk menjangkau masyarakat lapisan bawah sehingga mengakses layanan keuangan disana sudah cukup dengan menempelkan sidik jari saja.

Di Indonesia, data yang paling akurat adalah data kependudukan yang menjadi basis dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

Baca juga : 1,9 Juta Penduduk Indonesia Rekam Data E-KTP Lebih Dari Sekali

Di dalam data ini terkandung penanda yang unik per individu, misalnya sidik jari, retina, dan foto wajah.

Pemerintah harus diapresiasi karena sudah memulai langkah-langkah dasar untuk memanfaatkan data kependudukan untuk inklusi keuangan.

Berbagai kajian dan kunjungan sudah dilakukan dengan menggunakan India sebagai studi banding.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) juga sudah membuka kajian penggunan data kependudukan untuk pembukaan rekening.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah membersihkan nomor telepon “siluman” dengan cara mewajibkan setiap nomor ponsel terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kartu keluarga.

Tentu tantangan ke depan masih panjang. Masih banyak aspek keamanan data, perlindungan data pribadi, dan tata kelola hak akses yang perlu dibenahi.

Di negara seperti India, ada sektor swasta yang bertindak sebagai “authentication gateway” yang memastikan keamanan dan perlindungan tersebut.

Model seperti ini yang perlu dipertimbangkan di Indonesia. Pembenahan ini harus selesai dengan segera, karena 2019 sudah di depan mata. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) siap mendukung setiap langkah inovatif ini.

Tulisan ini kerja sama dengan Asosiasi FinTech Indonesia (Aftech), Kompas.com tidak bertanggungjawab atas isi tulisan. Penulis artikel adalah Niki Luhur, Ketua Umum Aftech.