Rini Buka-bukaan Kendala Pembebasan Lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung

BANDUNG BARAT, KOMPAS.com - Menteri BUMN Rini Soemarno menceritakan kendala pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang memakan waktu hingga tahunan.

Akibat kendala tersebut, proyek yang seharusnya ditargetkan rampung dan beroperasi pada 2019 dikoreksi dan mundur jadi tahun 2020.

"Kemarin (pembebasan lahan) tertunda tidak terlepas karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional tertunda," kata Rini di tengah kunjungannya ke lokasi proyek kereta cepat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (21/3/2018) siang.

Rini menjelaskan, proyek kereta cepat ini melintasi sembilan kabupaten/kota, di mana empat dari total kawasan yang dilewati tersebut tertunda RTRW-nya.

Baca juga : Tambah Terowongan, Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Naik

Sementara, RTRW dibutuhkan oleh kepala daerah untuk menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) yang menjadi dasar untuk melakukan pembebasan lahan.

Dalam perjalanannya, empat dari sembilan RTRW tadi telah rampung dan Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan IPL untuk kemudian dilanjutkan dengan proses pembebasan lahan. Sampai saat ini, baru 56,5 persen dari total luasan lahan terdampak yang telah dibebaskan.

"Pada dasarnya, sisa lahan yang belum terbebaskan itu tinggal penilaian, valuasi karena harus musyawarah. Masyarakat diberi waktu, ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ini kami harus putar lagi (prosesnya). Memakan waktunya di situ," tutur Rini.

Meski tertunda sekian lama, Rini menargetkan akhir April ini pembebasan lahan sudah rampung. Proyek kereta cepat sendiri akan dikerjakan secara keseluruhan mulai awal April nanti, dengan fokus pada kawasan yang sudah dibebaskan lahannya.

Baca juga : Menteri Rini Minta Doa ke Warga Bandung untuk Proyek Kereta Cepat

Proyek kereta cepat tidak dibiayai sama sekali dari anggaran negara, namun dari modal yang disetor konsorsium BUMN Indonesia dan China ditambah dana pinjaman dari China Development Bank (CDB).

Total pembiayaan proyek tersebut mencapai 5,9 miliar dolar AS, di mana 25 persennya berasal dari modal konsorsium Indonesia dan China, dan 75 persen selebihnya dari pinjaman.