Menjawab Ketua MPR tentang THR dan Gaji Ke-13

Kompas.com - 03/06/2018, 17:33 WIB
Ilustrasi gaji PogoniciIlustrasi gaji

SIANG HARI tanggal 23 Mei 2018, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemberian Tunjangan Hari Raya ( THR) dan Gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Ada yang istimewa pada tahun ini yaitu para pensiunan juga mendapatkan THR.

Keistimewaan lainnya adalah karena THR tahun ini juga tidak hanya gaji pokok, tapi beserta tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja. Pemberian gaji tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja para ASN dan juga kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Dua tambahan penghasilan ini diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi daya beli ASN menghadapi tahun baru dan tahun ajaran baru sekolah.

Berdasarkan data tahun 2016 dari Badan Kepegawaian Negara, pada tahun 2016 tercatat sejumlah 4.374.341 ASN dengan komposisi 918.436 ASN pusat dan 3.455.905 ASN daerah.

Baca juga: Jokowi Teken PP THR dan Gaji Ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan Pensiunan

Data tersebut belum termasuk TNI dan Polri. Sedangkan jumlah pensiunan kurang lebih 2,89 juta orang. Uang yang dikeluarkan pemerintah untu THR dan Gaji ke-13 tahun ini adalah sebesar Rp 35,76 triliun, meningkat 68,92 persen dibandingkan tahun lalu.

Sepatutnya berita ini disambut gembira. Namun ada beberapa berita yang menghadangnya.

Pertama adalah diberitakan bahwa seolah-olah pemberian THR dan Gaji ke-13 ini bersifat komoditas politik pemerintah menjelang Pemilu dan Pilpres 2019.

Nyatanya, kebijakan pemberian gaji ke-13 ini mulai rutin diberikan sejak tahun 2004 dan pemberian THR sudah dilakukan sejak tahun 2016. Jadi bukan untuk yang pertama kalinya dan bukan pula politisasi keuangan negara menjelang pilpres dan pemilu 2019.

Yang kedua adalah adanya berita bahwa pegawai honorer tidak menerima penghasilan tambahan tersebut. Berita ini memicu keresahan di kalangan pegawai honorer.

Kementerian Keuangan lalu memberikan penjelasan tambahan mengenai hal ini. Pegawai honorer yang lebih tepat disebut sebagai pegawai kontrak instansi pemerintah pusat seperti sekretaris, satpam, pengemudi, petugas pramubhakti juga diberikan satu bulan penghasilan tambahan sebagai THR.

Baca juga: THR dan Gaji ke-13 PNS Dinilai Tak Serta Merta Dorong Konsumsi Rumah Tangga

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keukeuh Minta Kenaikan Upah, KSPI Bandingkan dengan Zaman Habibie

Keukeuh Minta Kenaikan Upah, KSPI Bandingkan dengan Zaman Habibie

Whats New
DPR: Kunjungan PM Jepang Harus Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Nasional

DPR: Kunjungan PM Jepang Harus Bisa Dimanfaatkan Pengusaha Nasional

Whats New
PGN Pastikan Pengerjaan Pembangunan Pipa Rokan Selesai Tepat Waktu

PGN Pastikan Pengerjaan Pembangunan Pipa Rokan Selesai Tepat Waktu

Rilis
Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia Akan Habis dalam 9 Tahun

Jika Tak Ada Penemuan Baru, Minyak Bumi Indonesia Akan Habis dalam 9 Tahun

Whats New
Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak 'Kucing-kucingan' Lagi...

Soal UU Cipta Kerja, KSPI: Mudah-mudahan DPR Tidak "Kucing-kucingan" Lagi...

Whats New
Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Efisiensi Anggaran Proyek Pipa Minyak Blok Rokan Capai Rp 2,1 Triliun

Rilis
Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Pengetahuan Teknologi hingga Internet jadi Persoalan Digitalisasi UMKM

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Bakal Dukung Pembiayaan Startup, Ini Penjelasannya

Whats New
Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Ekonom: Sektor riil Paling Belum Siap Hadapi Digitalisasi

Whats New
Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Turun Signifikan dalam Beberapa Pekan, Saham IKAN Masuk Pengawasan Bursa

Rilis
BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

BI: Sistem Pembayaran Digital Berperan Penting dalam Pemulihan Ekonomi

Whats New
Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Penjualan Emas Antam Melonjak 147 Persen pada Kuartal III-2020

Whats New
Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Sri Mulyani Soroti Ketimpangan Digitalisasi di Indonesia

Whats New
Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Whats New
Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Ekonomi RI Bisa Pulih Cepat Dibandingkan Singapura dan AS, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X