Empat Kementerian Koordinator Ajukan Anggaran Total Rp 1,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran DPR RI bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kemaritiman, Polhukam, serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menggelar rapat kerja membahas pagu indikatif masing-masing kementerian dalam APBN 2019.

Mereka memaparkan program kerja sekaligus usulan pagu untuk 2019. Ada yang meminta anggaran ditambah, ada pula yang tak mengusulkan anggaran tambahan. Berikut rincian paparan empat Kementerian Koordinator terkait usulan pagu anggaran 2019 :

1. Kemenko PMK usulkan pagu Rp 381,9 miliar

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mendapat dana pagu indikatif 2019 sebesar Rp 381.998.144.000. Rinciannya yakni Rp 252.616.526.000 untuk program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan serta sebesar Rp 129.381.618.000 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Menko PMK Puan Maharani tidak mengusulkan tambahan pagu anggaran untuk 2019. Hanya saja, kata dia, perlu ada penyesuaian alokasi anggaran untuk kedua sektor tersebut.

Puan mengusulkan dana sebesar Rp 22,96 miliar yang jadi jatah program koordinasi pengembangan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan, dialokasikan untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Sebab, sektor tersebut membutuhkan lebih banyak dana untuk alokasi gaji, tunjangan, sarana dan prasarana, serta sekretariat ASEAN bidang sosial-budaya.

"Penyesuaian tersebut telah mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi dan tidak mengubah pagu total," kata Puan.

2. Menko Polhukam usulkan pagu Rp 341,47 miliar

Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapat pagu indikatif sebesar Rp 281.470.604.000. Dana tersebut meliputi anggaran untuk dukungan manajemen Kemenkopolhukam, dukungan manajemen Kompolnas, dukungan manajemen Komisi Kejaksaan, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, serta peningkatan koordinasi bidang polhukam. Prioritas Kemenko Polhukam utamanya untuk stabilitas keamananaa nasional dan keamanan pemilu.

Menkopolhukam Wiranto menyatakan, ada satu tugas tambahan baru untuk diplomasi dengan negara pasifik. Risikonya, akan ada penambahan dana pagu. Oleh karena itu, Wiranto meminta tambahan Rp 60 miliar untuk operasional diplomaai dengan negaa pasifik.

"Dengan tambahan itu, pagunya setelah ditambah jadi Rp 341.470.604.000," kata Wiranto.

3. Kemenko Perekonomian usulkan pagu Rp 482,68 miliar

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapatkan pagu indikatif 2019 sebesar Rp 414.168.403.000. Angka tersebut turun daripada pagu 2018 sebesar Rp 414.427.810.000. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan pagu 2019 ditambah menjadi Rp 482.680.541.000.

Darmin mengatakan, tahun ini pemerintah akan mulai mengoperasikan Online Single Submission di mana proses perijinan bisa dilakukan lebih cepat tanpa melalui birokrasi berbelit-belit. Mulanya direncakanan pelaksanaan OSS dikoordinir oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, BKPM belum siap mengoperasikan tahun ini sehingga sementara waktu dilaksanakan Kemenko Perekonomian.

"Akhirnya presiden setuju untuk permulaan akan mulai dilaksanakan kantor Kemenko Perekonomian. Mau tidak mau kami perlu anggaran," kata Darmin.