Pemerintah Tambah Pinjaman Luar Negeri 1,3 Miliar Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan berencana menambah pinjaman program (loan program) sebesar 1,3 miliar dollar AS. Pinjaman program biasanya berupa pinjaman luar negeri sebagai salah satu instrumen pembiayaan utang pemerintah selain Surat Berharga Negara.

"Yang di pipeline ini sudah 1,3 miliar (dollar AS) tambahannya," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Pinjaman program diambil sebagai strategi pembiayaan di tengah dinamika global. Dalam APBN 2018, rencananya pinjaman program yang ditarik sebesar 1,0 miliar dollar AS. Angka perencanaan itu turun 33,3 persen jika dibandingkan dengan outlook tahun 2017.

Namun, ternyata pemerintah berencana menambah lagi angka pinjaman program. Terkait alasannya, Luky tidak berkomentar lebih jauh.

Baca juga: Bank Dunia Beri Pinjaman 150 Juta Dollar AS untuk Program Kesehatan di NTT, Maluku, dan Papua

Pada Juni 2017 lalu, pemerintah disebut akan menambah pinjaman 500 juta dollar AS atau sekitar Rp 7 triliun dari lembaga multilateral. Pinjaman tersebut untuk mengurangi target penerbitan SBN neto tahun ini dari semula Rp 414,5 triliun.

Dengan memperbesar penarikan pinjaman program dari yang direncanakan sebelumnya, maka penerbitan SBN yang terdampak risiko global diyakini akan berkurang.

Seiring masuknya pinjaman program tersebut, cadangan devisa akan bertambah. Kreditur pun berpeluang menambah alokasi pinjaman yang dapat ditarik dari yang sudah tersedia di pipeline.

Tahun ini, pemerintah memiliki prognosis defisit anggaran akhir tahun hanya mencapai Rp 314,23 triliun atau 2,12 persen dari PDB sehingga total pembiayaan akhir tahun juga diperkirakan lebih rendah dari target APBN 2018. Dengan begitu maka pembiayaan utang diperkirakan turun menjadi Rp 387,36 triliun atau hanya 97 persen dari target sebelumnya Rp 399,22 triliun.