Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Pengusaha Sudah Sadar Pajak, tetapi Masih Ragukan Manfaatnya

Kompas.com - 07/08/2018, 11:11 WIB
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar masyarakat, khususnya pengusaha, dinilai sudah sadar akan kewajibannya membayar pajak kepada negara. Namun, tidak sedikit juga yang ternyata masih meragukan manfaat membayar pajak bahkan membandingkan besaran manfaat dengan jumlah pajak yang dibayarkan.

Hal ini menjadi salah satu temuan dari survei yang digelar Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) bersama Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang dipublikasikan pada Senin (6/8/2018) malam di Kementerian Keuangan. Survei dilaksanakan dari 6-30 Juni 2018 dengan total 2.000 responden Wajib Pajak Badan yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia.

"Menurut survei, tingkat kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak sudah cukup tinggi, dengan rata-rata skor kepatuhan 8,31," kata Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo.

Yustinus menjelaskan, lebih dari 90 responden berpendapat pajak adalah kewajiban yang penting untuk dilaksanakan. Namun 73 persen responden menyertakan pentingnya transparansi alokasi dana pajak dan sistem politik yang demokratis.

Baca juga: Rasio Pajak di Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani Malu

Temuan lainnya yaitu sekitar 50 persen responden menganggap pajak belum memenuhi unsur keadilan dalam hal manfaat yang diterima. Para pengusaha juga merasa pajak menjadi penghalang bagi mereka ketika ingin berinvestasi.

"Dalam hal sistem pajak, sebagian besar perusahaan memandang hal itu belum sempurna meskipun masih bisa diterima," tutur Yustinus.

Kemudian survei juga mendapati sebagian besar perusahaan menyatakan patuh dalam menghitung besaran pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tepat waktu, serta membayar pajak tepat waktu. Namun, sebagian responden (30 persen) mengaku pernah tidak patuh pajak dan sampai dijatuhi sanksi.

"Hal lain yang menarik, ternyata pemahaman terhadap penghindaran pajak dan penggelapan pajak cukup baik. Sebagian besar perusahaan memahami penghindaran pajak tidak boleh dilakukan, tidak boleh mengurangi jumlah besaran pajak, dan penghindaran pajak sebagai perbuatan kriminal serta tidak adil buat Wajib Pajak lain," ujar Yustinus.

Berkaca dari survei tersebut, Yustinus memandang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan masih harus kerja keras dalam mereformasi sistem perpajakan. Terutama, bagaimana meyakinkan para Wajib Pajak bahwa uang yang disetor ke negara memiliki manfaat yang bisa mereka rasakan dalam berbagai bentuk, seperti pelayanan publik hingga infrastruktur penunjang aktivitas sehari-hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Contoh Surat Jual Beli Tanah Bermeterai

Contoh Surat Jual Beli Tanah Bermeterai

Whats New
Catat, 10 Tips agar Cepat Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus Kuliah

Catat, 10 Tips agar Cepat Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus Kuliah

Work Smart
AHY Sebut Tanah Bersertifikat Punya Nilai Ekonomi Lebih Tinggi

AHY Sebut Tanah Bersertifikat Punya Nilai Ekonomi Lebih Tinggi

Whats New
Bangun Ekosistem Keuangan Syariah, BSI Gelontorkan Pembiayaan Rp 1,8 Triliun ke 3 Sektor

Bangun Ekosistem Keuangan Syariah, BSI Gelontorkan Pembiayaan Rp 1,8 Triliun ke 3 Sektor

Whats New
Cara Mengurus Buku Tabungan BRI Hilang dan Persyaratannya

Cara Mengurus Buku Tabungan BRI Hilang dan Persyaratannya

Whats New
Jubir Kemenperin: Jangan Korbankan Industri Tekstil demi Industri Lain

Jubir Kemenperin: Jangan Korbankan Industri Tekstil demi Industri Lain

Whats New
Asosiasi Pengusaha Berharap UMKM Tak Terdampak PHK Tokopedia

Asosiasi Pengusaha Berharap UMKM Tak Terdampak PHK Tokopedia

Whats New
Syarat Mengurus ATM Hilang dan Prosedurnya pada Setiap Bank

Syarat Mengurus ATM Hilang dan Prosedurnya pada Setiap Bank

Spend Smart
Bank DKI Hadir di Jakarta Fair 2024, Kenalkan Produk dan Layanan hingga Lowongan Kerja

Bank DKI Hadir di Jakarta Fair 2024, Kenalkan Produk dan Layanan hingga Lowongan Kerja

Whats New
Aliran Modal Asing Keluar Indonesia Capai Rp 780 Miliar dalam Sepekan

Aliran Modal Asing Keluar Indonesia Capai Rp 780 Miliar dalam Sepekan

Whats New
Pengelolaan Keuangan di Usia 40-an, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Pengelolaan Keuangan di Usia 40-an, Ini yang Perlu Dipersiapkan

Spend Smart
Lowongan Kerja Bank BCA untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Bisa Daftar

Lowongan Kerja Bank BCA untuk Lulusan S1, Fresh Graduate Bisa Daftar

Work Smart
Gelar Diskusi di Acara Musik, BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari untuk Tingkatkan Kesadaran Berasuransi

Gelar Diskusi di Acara Musik, BRI Insurance Rangkul Komunitas Lari untuk Tingkatkan Kesadaran Berasuransi

Whats New
Dana Abadi untuk Mempercepat Transisi Ekonomi Hijau

Dana Abadi untuk Mempercepat Transisi Ekonomi Hijau

Whats New
Adira Finance Bidik 3.000 Pesanan Kendaraan di Jakarta Fair Kemayoran 2024

Adira Finance Bidik 3.000 Pesanan Kendaraan di Jakarta Fair Kemayoran 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com