DJP Siap Sosialisasi soal Pajak kepada Caleg

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, pihaknya bersedia jika diminta memberi penyuluhan dan sosialisasi mengenai wajib pajak kepada calon anggota legislatif.

Hal tersebut dia sampaikan setelah politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menantang caleg untuk buka-bukaan soal Surat Pemberitahuan pajak tahunan sebagai indikator akuntabilitas.

"Bu Eva kan di PDI-P sebagai Ketua Bidang Diklat, kami tentunya akan siap kalau parpol atau KPU minta beri sosialisasi pemahaman kesadaran pajak bagi caleg," ujar Hestu dalam diskusi di Jakarta, Kamis (13/9/2018).

Hestu berharap ada penyuluhan semacam itu baik untuk calon anggota dewan di pusat dan daerah. Dengan demikian, kesadaran caleg sebagai warga negara Indonesia untuk menaati pajak lebih tinggi. Apalagi jika terpilih nanti sebagai anggota dewan yang mana menjadi wakil rakyat yang harus jadi panutan untuk taat pajak.

Baca juga: Politisi PDI-P Tantang Caleg Buka-bukaan SPT Pajak

"Penting sekali para caleg yang akan jadi pembawa aspirasi masyarakat juga jadi panutan, termasuk ketaatan bayar pajak," kata Hestu.

Menurut Hestu, ada tiga hal yang perlu diperhatikan caleg terkait pajak. Pertama, soal pemahaman caleg mengenai apa itu pajak dan pentingnya bagi negara. Termasuk pengetahuan bagaimana pemanfaatan pajak dan strukturnya dalam APBN seperti apa. Meski tidak mendalami detil, setidaknya caleg tahu kebijakan-kebijakan yang mendasar, seperti tax amnesty dan Pajak penghasilan.

Hal kedua yakni kesadaran caleg itu sendiri untuk membayar pajaknya. Contoh sederhananya yakni melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak tahunan dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

"Asumsi kita kalau mencalonkan diri sebagai caleg, semestinya kewajiban itu melekat pada dirinya," kata Hestu.

Terakhir, soal apa yang harus dilakukan caleg di masa kampanye hingga terpilih menjadi anggota dewan. Hestu berharap caleg membantu Ditjen Pajak dalam mensosialisasikan kewajiban bayar pajak kepada konstituennya. Hestu mengatakan, anggota dewan harus menyadari betul bahwa pajak yang akan digunakan untuk implementasi berbagai kebijakan itu berasal dari uang rakyat.

"Kalau punya kesadaran perpajakan yang cukup tinggi, maka akan berpikir strategis bagaimana memanfaatkan pajak untuk kepentingan masyarakat, juga tidak akan terlibat pada hal yang koruptif," kata Hestu.