Berita Populer: BPJS Ketenagakerjaan soal Korban Penyerangan di Papua hingga Pinjaman Online - Kompas.com

Berita Populer: BPJS Ketenagakerjaan soal Korban Penyerangan di Papua hingga Pinjaman Online

Kompas.com - 10/12/2018, 05:46 WIB
Tiga jenazah yang menjadi korban dalam insiden Di Nduga Papua, tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri, kota Palu, Sabtu (9/12/2018).KOMPAS.com/Erna Dwi Lidiawati Tiga jenazah yang menjadi korban dalam insiden Di Nduga Papua, tiba di Bandara Mutiara Sis Aljufri, kota Palu, Sabtu (9/12/2018).

1. Soal Korban Penyerangan di Papua, Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyatakan, para pekerja PT Istaka Karya dalam proyek jembatan di Papua tidak terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, PT Istaka Karya sendiri merupakan perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Namun Proyek Jembatan di Papua yang menjadi pemberitaan ternyata belum didaftarkan di perlindungan jasa konstruksi BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pekerjanya tidak mempunyai perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," ucap pria yang kerap disapa Utoh ini, di Tokyo, Jumat (7/12/2018) malam.

Seperti diberitakan para pekerja proyek jembatan Jalan Trans Papua yang berada di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga mendapatkan teror dari KKB di bawah komando Egianus Kogoya. Dalam teror itu, sebanyak 15 karyawan PT Istaka Karya dan 1 pegawai PUPR meninggal dunia serta 5 orang lainnya masih belum diketahu kondisinya.

Baca selengkapnya: Soal Korban Penyerangan di Papua, Ini Kata BPJS Ketenagakerjaan

2. Bandara Soekarno-Hatta Raih Best Airport Of The Year Pada Bandara Awards 2018

Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3 kembali meraih penghargaan berupa Best Airport of The Year dalam ajang Bandara Awards 2018 yang diadakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bekerja sama dengan Majalah Bandara.

Terminal 3 menyisihkan bandara lain melalui survey yang dilaksanakan atas 105 bandara, mulai dari Sabang sampai Merauke sejak bulan April hingga Oktober 2018.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan, penganugerahan Bandara Awards 2018 ini digelar bertujuan untuk memberikan reward agar pengelola bersaing secara sehat dan mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa tanpa mengesampingkan aspek keselamatan dan keamanan.

“Kami sebagai regulator, terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola bandara yang ada di seluruh Indonesia. Hal itu bertujuan untuk selalu menjaga dan meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa penerbangan. Untuk itu peran serta masyarakat dan media juga dibutuhkan untuk memberikan tanggapan dan saran. Sehingga kedepannya dapat menjadi perbaikan atas semua aspek pelayanan dan operasional Bandara,” ujar Budi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/12/2018).

Baca selengkapnya: Bandara Soekarno-Hatta Raih Best Airport Of The Year pada Bandara Awards 2018


3. Tak Melaporkan soal Akuisisi, Kospin Jasa Didenda KPPU Rp 1 Miliar

Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar terhadap Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa). Sanksi ini dijatuhkan karena Kospin Jasa tidak melaporkan ke KPPU mengenai akuisisi saham PT Asuransi Takaful Umum yang mencapai 95 persen.

"Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2 hurup b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 miliar rupiah," kata Ketua Komisi Mejelis Sidang, Kodrat Wibowo di Kantor KPPU, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Kodrat menjelaskan, dalam persidangan terungkap Kospin Jasa telah terbukti melanggar ketentuan undang-undang yang mengatur aktivitas badan usaha. Yakni terkait penggabungan, peleburan, dan akuisisi.

Baca selengkapnya: Tak Melaporkan soal Akuisisi, Kospin Jasa Didenda KPPU Rp 1 Miliar

4. Milenial Jadi Investor Dominan di Penawaran ST-002

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Sukuk Negara Tabungan 002 atau ST-002 hingga penutupan akhir masa penawaran pada 22 November 2018 telah menghimpun dana sebesar Rp 4,9 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kemenkeu Dwi Irianty Hadiningdyah mengatakan, jika dibagi berdasarkan usia, jumlah investor dari generasi milenial mencapai 44,61 persen dari total jumlah investor, atau sebanyak 7.350 investor.

“Adapun dari sisi volume pembelian, kelompok Baby Boomers atau berusia 54 – 72 tahun adalah terbesar, yang mencapai 45,44 persen dari total volume pembelian, atau sebesar Rp 2,25 triliun,” papar Dwi melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (8/12/2018).

Sedangkan jumlah investor terbesar berdasarkan kelompok pekerjaan adalah pegawai swasta yang mencapai 36,49 persen, selanjutnya kelompok wiraswasta dan PNS/ TNI/ Polri yang masing-masing mencapai 18,72 persen dan 11,71 persen.

Baca selengkapnya: Milenial Jadi Investor Dominan di Penawaran ST-002

5. LBH Jakarta Ungkap Dugaan Pelanggaran Aplikator Pinjaman Online

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 1.330 aduan terkait dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan fintech peer-to-peer lending atau aplikasi pinjaman online.

Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait menceritakan, selama 20 hari, LBH membuka pos bagi masyarakat yang mengadu soal dugaan pelanggaran oleh aplikator tersebut.

Salah satu pelanggaran yang paling banyak dilakukan aplikasi pinjaman online tersebut adalah penyebaran informasi soal peminjam dan juga data pribadi. Ketika peminjam mengunduh aplikasi, aplikator meminta seluruh akses peminjam, termasuk data pribadi.
"Akar permasalahan yang dialami korban karena minimnya perlindungan data pribadi. Aplikasi fintech sekarang bisa dengan mudahnya mengakses data pribadi kita," ujar Jeanny di kantor LBH Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Baca selengkapnya: LBH Jakarta Ungkap Dugaan Pelanggaran Aplikator Pinjaman Online




Close Ads X