Infrastuktur dan Utang

Sementara itu soal pelibatan swasta yang lebih besar dalam proyek pembangunan dinilai sangat penting. Namun tak mudah.

Sri Mulyani mengatakan, swasta melihat betul proyek pembangunan infrastuktur. Bila proyek itu tak menguntungkan, maka swasta juga pikir-pikir untuk menggelontorkan investasi.

"Jadi dengan itu mereka bisa melakukan equity financing. Tetapi kalau daya tarik risikonya sangat sensitif, mereka biasanya enggak berani masuk ekuitas, tetapi loan (memberikan utang) dulu," kata dia.

Sementara itu Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution juga angkat bicara terkait kritik pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno soal pembangunan infrastuktur yang tergantung utang.

"Ya kalau semuanya mau menghemat, mungkin bisa (tanpa utang)," kata Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin.

Namun mantan Gubernur Bank Indonesia itu menjelaskan bahwa tak selalu pembangunan infrastuktur itu dibiaya dari utang. Darmin memberikan contoh proyek-proyek strategis nasional di era Presiden Jokowi.

Ia menuturkan, sekitar 10-11 persen proyek stategis nasional dibiayai APBN, 36 persennya dibiayai oleh BUMN dan BUMN. Sementara itu porsi dari pihak swasta bahkan mencapai lebih dari 51 persen.

"Jadi ya, dan itu bukan utang. Dia (swasta) investasi, dia ambil risiko di situ. Kalau sukses dia untung, kalau kurang sukses ya untungnya sedikit. Kita tidak minjam, dia investasi di kita," kata Darmin.