Kaleidoskop 2018: Ribut-ribut Pinjaman "Online"

Kompas.com - 27/12/2018, 07:00 WIB
Ilustrasi fintech www.thinkstockphotos.comIlustrasi fintech

Caranya yakni dengan memeriksa lebih ketat permintaan pembukaan rekening baru. Bank pun harus meminta calon nasabah untuk menunjukkan surat izin terdaftar sebagai fintech dari OJK.


3. Pertemuan

Dua hari berselang, OJK menggelar pertemuan tertutup dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 16 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Usai pertemuan, LBH Jakarta mempertanyakan keseriusan OJK menyelesaikan persoalan korban pinjaman online. Bahkan LBH Jakarta juga menyebut OJK hanya berkutat pada pengaduan-pengaduan yang tidak ada tindak lanjut.

"Tapi perlu diketahui yang menjawab pengaduan teman-teman korban adalah mesin penjawab. Bahkan kami juga punya bukti bahwa pengaduan yang diajukan korban ditolak oleh OJK," kata Pengacara LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait.

Di tempat yang sama, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hendrikus Passagi justru menagih data korban pinjaman online kapada LBH Jakarta.

Sebab, dalam pertemuan di Gedung Wisma Mulia duadua h ini, LBH Jakarta belum juga memberikan data masyarakat yang mengaku jadi korban pinjaman online.

"Tolong dibuktikan dong yang nyata bawakan ke kami alat bukti yang sah jangan kemudian membentuk opini ini masyarakat, jadi enggak sehat nanti," kata dia.

Hendrikus mengatakan, OJK memang sudah menerima laporan masyarakat yang mengaku sebagai korban pinjaman online oleh fintech legal. Namun kata dia, tak ada bukti yang lengkap agar OJK segera bertindak.

LBH Jakarta mengatakan, alasan pihaknya belum memberikan bukti lantaran perlu meminta izin kepada korban. LBH kata dia tak bisa seenaknya merilis data pelapor.

Sementara itu Wakil Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPBI) Sunu Widyatmoko menyayangkan sikap LBH Jakarta yang belum juga memberikan bukti laporan banyaknya masyarakat korban pinjaman online.

"Ini memberikan panggung ke pihak-pihak tertentu untuk menjelek-jelekan industri fintech yang secara de facto pertumbuhan industrinya baik, manfaat buat masyarakat baik," ujarnya kepada wartawan.

Hingga 20 Desember 2018, OJK mengatakan belum mendapatkan data dari LBH Jakarta terkait korban pinjaman online tersebut. Persoalan ini pun tak bisa diselesaikan hingga saat ini.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X