Tujuh Fakta atas Opini PKS soal Ekonomi Indonesia

DALAM keterangan pers tanggal 2 Januari 2019, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Jazuli Juwaini memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo sepanjang tahun 2018, khususnya di bidang ekonomi.

Jazuli menyatakan bahwa kondisi perekonomian sepanjang 2018 hingga tutup tahun, bahkan selama 4 tahun ini, stagnan di angka 5,0 persen.

Selain itu, disampaikan bahwa beban utang negara semakin besar dan realisasi janji pemerintah mengangkat perekonomian Indonesia belum tampak.

Dalam keterangan pers tersebut juga disampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum cukup sehat.

Hal itu dilihat dari keseimbangan primer yang masih negatif, beban utang yang masih besar, serta memberatkan keuangan negara.

Hal lain yang disorot adalah tingginya angka pengangguran dan angka kemiskinan yang tidak bergeser jauh.

Pendapat lain yang disampaikan adalah jaminan kesehatan rakyat masih mengidap persoalan serius dan butuh penanganan secara sistemik, dan subsidi APBN terus meningkat karena Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selalu defisit.

Dari opini di atas, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan data Kementerian Keuangan yang juga sebagian informasinya sudah disampaikan dalam konferensi pers 2 Januari 2019, sebagian besar opini yang disampaikan Ketua Fraksi PKS itu kurang tepat.

Berikut ini penulis sampaikan fakta atas opini-opini tersebut.

1. Opini perekonomian stagnan vs fakta membaik

Di tengah pertumbuhan perekonomian dunia yang secara umum cenderung melambat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mengalami peningkatan, diperkirakan sebesar 5,15 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh stabilitas pertumbuhan konsumsi rumah tangga (5,01 persen), konsumsi pemerintah (4,92 persen), dan peningkatan investasi.

Inflasi sepanjang tahun 2018 juga terjaga sebesar 3,13 persen yang didukung oleh tidak adanya kebijakan harga energi domestik dan terkendalinya harga pangan.

Tingkat inflasi yang rendah dapat menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi serta peningkatan aktivitas ekonomi.

2. Utang negara membesar besar vs terjaga

Dalam memenuhi target APBN, pemerintah senantiasa menjaga level utang dalam batas yang aman. Dalam target APBN 2018 sebesar Rp 399,2 triliun, pemerintah mengadakan utang hanya sebesar Rp 366,7 triliun.

Dibandingkan dengan tahun 2017, pembiayaan anggaran tahun 2018 tumbuh negatif sebesar 16,6 persen dengan didukung oleh penurunan pembiayaan SBN hingga 18,9 persen.

Secara umum, utang pemerintah masih dalam batas aman seperti yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang tentang Keuangan Negara di mana maksimal utang pemerintah maksimal 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Saat ini pemerintah selalu menjaga rasio utang terhadap PDB  dalam batas psikologis, yaitu di kisaran 30 persen.

3. APBN belum cukup sehat vs kinerja sehat dan kredibel

Dengan berbagai tantangan antara lain kondisi global yang masih kurang mendukung, kinerja APBN 2018 sangat baik. Merujuk realiasi sementara APBN 2018, pendapatan negara melampaui target APBN (102,5 persen) dan ini yang pertama kali sejak 2011.

Realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun atau tumbuh sebesar 16,6 persen dan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 7,1 persen.

Dalam belanja negara, penyerapan belanja sebesar 99,2 persen di mana kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar 98,7 persen, yang merupakan penyerapan terbesar dalam periode 2014-2018.