Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pajak "E-Commerce", Suara Sendu dan Jalan Tengah

Kompas.com - 15/01/2019, 07:11 WIB

Peraturan yang dimuat dalam PMK-210 ini semata-mata terkait tata cara dan prosedur pemajakan, tak ada penetapan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce.

Di antaranya, kewajiban penyedia platform marketplace wajib memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ada juga kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa.

Baca juga: Tak Mau Gaduh, Sri Mulyani Janji Hati-Hati Pungut Pajak E-Commerce

Sementara untuk pedagang dan penyedia jasa diantaranya harus memberitahukan NPWP Kepa da penyedia platform marketplace dan membayar pajak sesuai ketentuan.

Bila UMKM atau omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun, maka tarif PPh-nya hanya 0,5 persen dari omzet. Sedangkan untuk yang beromzet di atas Rp 4,8 miliar dalam setahun, maka harus membayar PPh sesuai ketentuan yang ada.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menilai, sebagian masyarakat Indonesia masih begitu sensitif bila mendengar kebijakan yang terkait dengan pajak.

Bahkan ia melontarkan guyonan untuk pihak-pihak yang begitu sensitif dengan pajak. Padahal aturan baru itu mengatur soal tata pelaksananya saja.

"Kalau orang dengar pajak itu dia langsung kepalanya korslet aja. Dia enggak bisa diajak mikir, enggak bisa diajak ngomong. Dia takut atau dia khawatir aja," kata Sri Mulyani disambut gelak tawa peserta seminar.

Pemerintah ucap Sri Mulyani, menyadari kekhawatiran pelaku usaha e-commerce bukanlah hal yang baik bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sebab pelaku usaha adalah aspek penting ekonomi itu sendiri.

Oleh karena itu ia menjanjikan, pihaknya tidak akan memungut pajak e-commerce secara sembarangan, namun tetap dengan prinsip hati-hati.

"Tentu saya sebagai Menteri Keuangan harus terus menjaga iklim investasi sehingga ketakutan tidak perlu terjadi," kata dia.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Strategi Luhut untuk Atasi Kelangkaan Minyakita

Whats New
Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Ekonomi RI Tumbuh 5,31 Persen, Sri Mulyani: Jadi Titik Terang di Tengah Guncangan Global

Whats New
Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Jokowi: Pemerintah akan Terus Kejar dan Sita Aset Obligor BLBI yang Tidak Kooperatif

Whats New
Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Startup CoHive Resmi Tutup, Pandemi Berkepanjangan sampai Pendanaan jadi Penyebabnya

Whats New
Kejar Produktivitas, KKP Dorong Pengembangan Pentokolan Udang Windu

Kejar Produktivitas, KKP Dorong Pengembangan Pentokolan Udang Windu

Rilis
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+