Pikul Beban Keuangan hingga Rp 19 Triliun, Pertamina Diminta Efisien

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu lalu PT Pertamina (Persero) menyatakan menanggung beban keuangan sebesar Rp 19 triliun hingga kuartal III 2017.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menyatakan, beban keuangan itu disebabkan penugasan BBM Satu Harga dari pemerintah.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menjelaskan, beban keuangan Pertamina bukan karena kinerja yang merosot.

Namun, ia memandang Elia seakan ingin menegaskan kehilangan pendapatan Pertamina terjadi karena pemerintah enggan menaikkan harga jual premium RON 88 dan solar subsidi tetap.

"Pernyataan Elia tersebut sangatlah menyesatkan dan tidak pantas diucapkan seorang Dirut perusahaan BUMN," kata Yusri dalam pernyataannya, Minggu (12/11/2017).

(Baca juga: Tak Ada Kenaikan BBM, Laba Bersih Pertamina Kuartal III Turun 27 Persen)

Yusri juga menyoroti pandangan Elia yang menilai penyerahan delapan blok migas terminasi, termasuk Blok Mahakam, kepada Pertamina saat ini belum menghasilkan bagi perseroan.

Pernyataan tersebut, menurut Yusri, terkesan ingin menggiring opini bahwa beban penugasan BBM Satu Harga sejauh ini hanya membebani kinerja dan menggerus pendapatan Pertamina.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Logo pertamina di SPBU Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2017).

Contohnya, Blok ONWJ (Offshore North West Java) yang baru saja diperpanjang lagi hak operatornya oleh Kementerian ESDM kepada Pertamina, yang tercatat telah banyak menyumbang pemasukan bagi keuangan Pertamina selama ini.

(Baca juga: Jonan: Alih Kelola Blok Mahakam Jadi Pertaruhan Besar Pertamina )

Pertamina selama ini sudah banyak mengeluarkan uang untuk berinvestasi di sektor hulu di luar negeri, baik sebagai participacing interest saja dan ada juga sebagai operator seperti di blok Algeria Aljazair, blok Murfi di Malaysia, dan lainnya.

Namun, seluruh investasi yang jika ditotal sudah mencapai hampir 10 miliar dollar AS tersebut, menurut Yusri, ternyata tidak signifikan menopang kinerja keuangan Pertamina, baik dari sisi produksi maupun penerimaannya untuk menutupi biaya investasi.

Bahkan beberapa pembelian saham blok migas itu diduga bermasalah. Dari beberapa blok bermasalah itu, saat ini ada yang sudah masuk proses penyidikan dan ada yang masih di tahap penyelidikan oleh aparat hukum.

"Bisa jadi proses pembelian saham blok migas di luar negeri ini ikut menyumbang ketidakefisienan bagi Pertamina selama ini," ucap Yusri.

Ia memandang, banyaknya tahapan proses bisnis dari hulu hingga hilir di Pertamina yang tidak efisien juga mengakibatkan kinerja keuangan Pertamina tidak efisien.

Dengan kata lain, penilaian bahwa beban keuangan Pertamina berawal dari penugasan BBM Satu Harga dan subsidi solar tetap menjadi sangat prematur.