Anggap Banyak Keanehan, Anggota Dewan Ini Tolak Impor Beras 500.000 Ton

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyatakan menolak keputusan pemerintah untuk mengimpor 500.000 ton beras.

Hal itu disampaikan Rieke secara terbuka pada rapat dengar pendapat di ruang rapat Komisi VI DPR RI mengenai kebijakan impor beras, Kamis (18/1/2018) siang.

"Selama data yang disampaikan kepada publik belum jadi satu data utuh yang akurat dan sesuai kebutuhan di lapangan, saya Rieke Diah Pitaloka dari fraksi PDI Perjuangan menyatakan tolak impor beras," kata Rieke.

Keanehan yang dimaksud Rieke pertama-tama tentang data yang berbeda-beda.

Baca juga : DPR Soroti Impor Beras

Dari data Kementerian Perdagangan, disebut stok beras menipis sehingga butuh impor beras untuk menstabilkan stok serta harga di pasaran.

Namun, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan data yang menyatakan bahwa tidak ada kekurangan stok beras.

Terlebih, kebijakan impor beras ini dikeluarkan mendekati masa panen raya, sehingga Rieke mencurigai ada maksud lain dari keputusan impor tersebut.

Baca juga : Begini Perjalanan Impor Beras Indonesia Sejak Tahun 2000 hingga 2018

Rieke juga menilai sebenarnya beras ada di pasaran, hanya belum terserap oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Dia juga menyinggung kinerja Perum Bulog yang dianggap banyak hal negatif, dengan membacakan satu per satu data dugaan korupsi di internal lembaga tersebut.

"Bulog juga tidak ada dividen kan selama ini, sementara PMN (Penyertaan Modal Negara) berapa triliun selama ini," tutur Rieke.

Dalam rapat dengar pendapat ini, turut hadir Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, perwakilan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan pihak terkait lainnya. Hingga pukul 12.00 WIB, rapat masih berlangsung.