Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Perombakan Direksi Waskita Karya, Menteri BUMN Tunggu RUPS

Kompas.com - 01/03/2018, 14:30 WIB
Yoga Hastyadi Widiartanto,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan akan terjadi perubahan susunan direksi di Waskita Karya menyusul sejumlah kecekakaan kerja yang terjadi di proyek-proyek perusahaan pelat merah itu.

Namun perubahan susunan direksi tidak dilakukan scepatnya saat ini, melainkan menunggu digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

"Tunggu saja sabar, kan sudah mau RUPS. RUPS-nya akan (dilaksanakan) minggu pertama April," ujarnya saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman dengan Kejaksaan Agung, Kamis (1/3/2018).

Baca juga : Demi Raup Proyek Besar, Dirut Waskita Akui K3 Terabaikan

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya M. Choliq mengatakan akan dilakukan perubahan direksi perusahaan, termasuk untuk posisi Direktur Utama. Rencananya perubahan dilakukan dalam RUPS yang digelar 6 April 2018.

Perubahan tersebut dilakukan bukan hanya disebabkan oleh soal kecelakaan kerja yang beberapa kali terjadi di proyek yang dijalankan Waskita Karya.

Alasan lainnya adalah karena memang sudah waktunya M. Choliq meninggalkan jabatan itu.

"Saya sudah sepuluh tahun, tanpa ini memang akan diganti," ujarnya Rabu lalu.

Baca juga : 6 April, Dirut Waskita Karya Bakal Diganti

Sejauh ini, dalam 7 bulan belakangan, total ada 7 kecelakaan kerja yang terjadi dalam proyek garapan Waskita Karya.

Kecelakaan terakhir adalah ambruknya salah satu bekisting pier head pada proyek Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

Kompas TV Polisi menetapkan dua orang sebagai tersangka...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Bulog Diminta Lebih Optimal dalam Menyerap Gabah Petani

Whats New
Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Empat Emiten Bank Ini Bayar Dividen pada Pekan Depan

Whats New
[POPULER MONEY] Sri Mulyani 'Ramal' Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

[POPULER MONEY] Sri Mulyani "Ramal" Ekonomi RI Masih Positif | Genset Mati, Penumpang Argo Lawu Dapat Kompensasi 50 Persen Harga Tiket

Whats New
Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Ketahui, Pentingnya Memiliki Asuransi Kendaraan di Tengah Risiko Kecelakaan

Spend Smart
Perlunya Mitigasi Saat Rupiah 'Undervalued'

Perlunya Mitigasi Saat Rupiah "Undervalued"

Whats New
Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Ramai Alat Belajar Siswa Tunanetra dari Luar Negeri Tertahan, Bea Cukai Beri Tanggapan

Whats New
Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Sri Mulyani Jawab Viral Kasus Beli Sepatu Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta

Whats New
Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Sri Mulyani Jelaskan Duduk Perkara Alat Belajar Tunanetra Milik SLB yang Ditahan Bea Cukai

Whats New
Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Apa Itu Reksadana Terproteksi? Ini Pengertian, Karakteristik, dan Risikonya

Work Smart
Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Cara Transfer BNI ke BRI lewat ATM dan Mobile Banking

Spend Smart
Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Suku Bunga Acuan Naik, Apa Dampaknya ke Industri Multifinance?

Whats New
Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Aturan Impor Produk Elektronik Dinilai Bisa Perkuat Industri Dalam Negeri

Whats New
Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Cara Beli Pulsa melalui myBCA

Spend Smart
Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Lima Emiten yang Akan Bayar Dividen Pekan Depan

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Buat Formula Baru Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com