Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirjen Pajak Ingatkan Pelaporan SPT Pribadi Terakhir 31 Maret

Kompas.com - 23/03/2018, 12:03 WIB
Pramdia Arhando Julianto,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengingatkan masa waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2018.

"Ini adalah bulan Maret, tanggal 31 bulan Maret jatuh tempo SPT orang pribadi tahun (pajak) 2017," ujar Robert saat acara pelaporan SPT Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Osman Sapta Odang di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Robert mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan soslisasi kepada masyarakat untuk segera melapor SPT pajak tahunan sebelum batas waktu berakhir, termasuk melibatkan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Baca juga : DJP: Kepatuhan Wajib Pajak Meningkat Jelang Batas Waktu Pelaporan SPT

Setelah, pimpinan DPR telah melaporkan SPT, kali ini pimpinan DPD juga menunjukkan bukti laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2017.

"Kami datang ke DPD menyaksikan Ketua DPD Pak Osman Sapta menyampaikan SPT PPh orang pribadi tahun 2017, beliau (melaporkan) langsung pakai metode e-filing mudah, dan tidak perlu datang ke Kantor Pajak Pratama (KPP) kami mengucapkan trima kasih kepada beliau menjadi contoh penyampaian SPT orang pribadi 2017," kata Robert.

Robert mengaharapkan, dengan melibatkan semua pimpinan wakil rakyat, maka masyarakat akan termotivasi dan sadar untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi.

Baca juga : Menteri Basuki: Lapor SPT Penting untuk Warisan dan Pembangunan

"Semoga menjadi contoh mematuhi ketentuan perpajakan dan melaporkan secara e-filing," papar Robert.

Sementara itu, Ketua DPD Oesman Sapta Odang mengatakan, hingga saat ini mayoritas anggota DPD telah melaporkan SPT pribadinya kepada Ditjen Pajak.

"90 persen di sini udah melakukan (pelaporan) SPT jadi kami juga bangga kepada anggota-anggota DPD ini, mudah-mudahan diikuti juga dengan anggota parlemen lain," jelasnya.

Kompas TV Hari Terakhir Lapor SPT, Kantor Pajak Padat


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com