Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Muhammad Fajar Marta

Wartawan, Editor, Kolumnis 

Susi dan Tiga Pilar yang Tak Sekadar Mitos

Kompas.com - 07/09/2017, 05:15 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAprillia Ika

Pertumbuhan produksi tangkapan laut sebesar 11,3 persen merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hasil tangkapan laut meliputi antara lain berbagai jenis ikan, udang, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.

Lonjakan produksi tangkapan laut mendorong Produksi Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan atas harga berlaku tumbuh 11 persen dari Rp 152,91 triliun pada semester I 2016 menjadi 169,76 triliun pada semester I 2017, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun berdasarkan PDB harga konstan, sektor perikanan tumbuh 6,8 persen.

Seiring melonjaknya produksi ikan yang ditangkap, kesejahteraan nelayan pun kian meningkat. Hal itu terlihat dari indikator nilai tukar nelayan (NTN) maupun nilai tukar usaha nelayan (NTUN) yang terus membaik secara signifikan.

Susi mengatakan, meningkatnya produksi tangkapan laut yang tercatat dari nelayan-nelayan nasional akan menguntungkan keuangan negara baik berupa pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, PNBP KKP pada 2016  mencapai Rp 462 miliar, tertinggi dalam sejarah. Seiring hasil tangkapan laut yang melonjak, PNBP KKP pada 2017 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2016.

Penerimaan pajak dari sektor perikanan pun diperkirakan akan meningkat. Pada semester I 2016, penerimaan pajak penghasilan (PPh) sektor perikanan mencapai Rp 216,7 miliar, lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun 2015 yang sebesar Rp Rp 210,6 miliar.

“Pemberantasan IUU fishing tidak hanya menguntungkan negara dari segi penerimaan pajak dan PNBP, tapi juga menyelamatkan uang negara triliunan rupiah dari bbm bersubsidi yang banyak dipakai kapal illegal fishing,” ujar Susi.

Menurut Susi, pemberantasan IUU fishing juga membuat stok tangkapan ikan lestari (maximum suistainable yield/MSY) meningkat drastis dari 7,31 ton per tahun pada 2013 menjadi 12,54 juta ton saat ini.

Perikanan pesisir

Untuk mewujudkan pilar kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan, Menteri Susi tak hanya memberantas IUU fishing, overfishing, dan destructive fishing.

Ia juga merekonstruksi kembali sistem perikanan tangkap yang cocok diterapkan di Indonesia. Menurut pemilik maskapai Susi Air itu, laut-laut di Indonesia berada di antara pulau-pulau sehingga cenderung sempit dan dangkal.

Karena itu, merupakan hal yang salah kaprah jika kapal-kapal ikan berukuran besar diizinkan menangkap ikan di perairan Indonesia. “Jika kapal-kapal besar diperbolehkan, maka dalam waktu singkat, ikan di perairan Indonesia akan habis,” katanya.

Menurut Susi, kapal-kapal besar hanya cocok digunakan untuk menangkap ikan di laut lepas (high sea) yang luas dan dalam, seperti yang dipraktikkan beberapa negara seperti Jepang, China, dan Spanyol.

Indonesia tak perlu memiliki kapal-kapal besar untuk berburu ikan hingga ke laut lepas karena di pesisir pun ikan tak akan pernah habis sepanjang penangkapannya tidak berlebih dan merusak.

Jadi kata Susi, sistem perikanan tangkap yang cocok untuk Indonesia adalah perikanan pesisir dengan dominasi para nelayan yang menggunakan kapal-kapal kecil. Kapal-kapal ikan berukuran sedang tetap diperlukan namun harus dibatasi jumlahnya.

Konsep tersebut diyakini Susi akan melestarikan stok ikan sehingga kekayaan laut bisa diwariskan ke anak cucu.

Menurut Susi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan bukanlah dengan menangkap ikan sebanyak-banyaknya dengan kapal-kapal besar.

Optimalisasi adalah bagaimana agar tangkapan nelayan tetap terjaga kualitasnya dan bisa menggerakkan ekonomi di daerah bersangkutan. Dengan demikian, industri perikanan tak hanya dikuasai segelintir pengusaha, namun dapat digeluti oleh siapa saja yang ingin berkecimpung dalam bisnis perikanan.

Logistik ikan 

Untuk mengoptimalkan dan mendorong industri perikanan, Susi pun membuat program Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) dan sistem logistik ikan.

SKPT merupakan pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utamanya.

Tak hanya mendorong industri perikanan di pulau-pulau kecil, konsep SKPT juga merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran seperti yang termaktub dalam Nawacita serta menjadikan daerah-daerah terluar sebagai beranda depan Indonesia.

Konsep SKPT adalah mengintegrasikan rantai nilai bisnis perikanan dalam satu lokasi. Dengan demikian, tahapan mulai dari pendaratan ikan, pengolahan ikan, hingga pemasarannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

SKPT menyediakan seluruh sarana dan prasarana bisnis perikanan seperti pelabuhan ikan, tempat pelelangan ikan, coldstorage, tempat perbaikan kapal, penyediaan bbm dan es, karantina untuk ekspor hingga tempat penginapan untuk nelayan.

Menurut Susi, konsep SKPT juga bertujuan menciptakan sistem logistik ikan yang lebih efisien karena dekat dengan pasar ekspor. Dalam hal ini, daerah SKPT akan langsung menjadi pintu gerbang (gateway) untuk ekspor.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, ditetapkanlah 12 pulau terluar sebagai SKPT, yakni Natuna, Saumlaki, Merauke, Mentawai, Nunukan, Talaud, Morotai, Biak Numfor, Mimika, Rote Ndao, Sumba Timur, dan Sabang. 

Dari Saumlaki misalnya, ikan bisa langsung diekspor ke Darwin Australia, yang dengan pesawat hanya memakan waktu sekitar dua jam. Ini lebih efisien ketimbang ikan dibawa dulu ke Jakarta atau Surabaya baru kemudian diekspor atau dijual untuk kebutuhan domestik.

Adapun dari Natuna, ikan bisa langsung diekspor ke Hongkong, sementara dari Morotai atau Biak, ikan langsung diekspor ke Jepang melalui Palau.

Ekspor hasil perikanan dari SKPT ke negara terdekat diharapkan akan menjadi “sirip” yang menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan.

Matang dan sistematis

Banyak pihak menilai, strategi kebijakan reformasi sektor perikanan yang dilakukan Menteri Susi sangat matang, sistematis, dan komprehensif. Strategi ini akan benar-benar menjadikan sektor perikanan Indonesia berdaulat, berkelanjutan, dan mensejahterakan.

Ternyata, dibalik sikapnya yang terkesan spontan dan blak-blakan, Susi adalah pemikir yang merencanakan segala sesuatunya dengan matang, detil, cerdas, dan penuh nilai-nilai.

Di tangan Susi, tiga pilar itu kini tak lagi sekadar mitos

Kompas TV Aksi mengemudi motor trail dilakukan Susi saat berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat.


 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com